JawaPos.com - Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) modus rekrutmen tentara asing di Rusia menjerat Warga Negara Indonesia (WNI). Komisi III DPR mendorong agar Polri mengusut tuntas jaringan TPPO tersebut. Termasuk para pihak di luar negeri.
Wakil Ketua Komisi III DPR Moh. Rano Alfath menyampaikan, dalam kasus rekrutmen WNI ke Rusia, ada warga yang menerima tawaran untuk bekerja di bidang logistik atau sebagai tenaga medis. Mereka mengambil keputusan untuk berangkat atas dasar janji pekerjaan itu.
”Ketika yang mereka hadapi justru konflik bersenjata, penyidik perlu menelusuri siapa yang menyusun tawaran tersebut, siapa yang mengatur keberangkatan, dan siapa yang sejak awal mengetahui untuk apa mereka direkrut. Saya mendukung Bareskrim mengusut peran setiap pihak sampai tuntas,” kata dia pada Sabtu (14/11).
Dalam konferensi pers Kamis (12/11), Bareskrim Polri memaparkan lima perkara yang meliputi dugaan penempatan pekerja migran secara nonprosedural ke Arab Saudi dan Turki, perdagangan perempuan dengan modus pengantin pesanan, serta perekrutan WNI untuk kepentingan militer di Rusia.
Dalam salah satu perkara terkait militer Rusia, penyidik menduga seorang perekrut menerima imbalan sebesar USD 1.000 melalui dompet aset kripto untuk setiap orang yang berhasil direkrut. Menurut Rano, keterangan mengenai imbalan per orang memberi penyidik petunjuk penting untuk menelusuri hubungan antara perekrut di Indonesia dan pihak yang membayar mereka.
”Siapa yang membayar perekrut untuk setiap WNI yang diberangkatkan? Siapa yang memberi instruksi tentang pekerjaan apa yang harus dijanjikan kepada mereka? Dua pertanyaan ini penting karena orang yang berhadapan langsung dengan korban bisa saja hanya mengetahui sebagian dari rangkaian perekrutan,” imbuhnya.
Karena itu, legislator dari Fraksi PKB itu mendorong Bareskrim berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk memverifikasi keberadaan serta kondisi setiap WNI. Dia juga meminta agar keterangan yang telah disampaikan keluarga dapat ditindaklanjuti.
”Saya mendorong Bareskrim dan Kementerian Luar Negeri menyepakati satu kontak yang dapat dihubungi keluarga dan menyampaikan perkembangan secara berkala. Kalau ada laporan bahwa korban dimintai uang untuk pulang, keluarga harus bisa segera meneruskan bukti itu kepada penyidik,” ucap dia.
Atas pengungkapan kasus tersebut, Rano mengapresiasi kapolri dan jajaran Bareskrim Polri. Mengingat kasus serupa diduga telah berulang terjadi. Mengingat kabar mengenai WNI bergabung dengan tentara Rusia sudah bermunculan beberapa tahun belakangan.
