Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Komisi III DPR Minta Sidang Etik Listyo Sigit Dipimpin Jenderal Bintang Empat Polri

Komisi III DPR meminta agar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dengan terduga pelanggar Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dipimpin langsung oleh jenderal bintang empat Polri.

Jawa Pos 2 menit baca 0 komentar
Komisi III DPR Minta Sidang Etik Listyo Sigit Dipimpin Jenderal Bintang Empat Polri
Foto: Jawa Pos

JawaPos.com - Komisi III DPR meminta agar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dengan terduga pelanggar Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dipimpin langsung oleh jenderal bintang empat Polri. Hal ini diusulkan di tengah proses etik terhadap tersangka kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses.

Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa bahwa pelaksanaan sidang KKEP Polri terhadap Sigit harus dilakukan sesuai ketentuan dan prinsip hierarki kepangkatan di lingkungan Polri. Majelis sidang etik tidak boleh dibentuk secara sembarangan, mengingat sampai saat ini Sigit adalah jenderal aktif. 

Berdasar Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, ketua majelis etik harus memiliki pangkat dan jabatan yang lebih tinggi atau setidaknya setara dengan terduga pelanggar. Artinya sidang etik terhadap Sigit harus dipimpin oleh jenderal bintang empat. 

”Tidak lazim seorang jenderal bintang empat diperiksa atau disidang oleh pejabat yang pangkatnya lebih rendah. Dalam mekanisme organisasi Polri, prinsipnya atasan memeriksa bawahan, bukan sebaliknya,” kata dia pada Senin (16/11). 

Menurut Jazilul, jika sidang etik Sigit dipimpin oleh jenderal bintang empat ke bawah, berpotensi muncul persoalan. Untuk itu, politisi yang akrab dipanggil Gus Jazil tersebut menekankan bahwa penentuan ketua majelis KKEP Polri harus mempertimbangkan kesetaraan pangkat dan independensi.

Tujuannya tidak lain agar proses persidangan berjalan kredibel. Menurut Gus Jazil, pilihan yang tersedia saat ini adalah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sendiri yang memimpin sidang atau menunjuk pejabat lain yang memiliki pangkat setara dan memenuhi prinsip independensi.

”Jangan sampai proses etik ini justru menimbulkan polemik baru karena persoalan siapa yang berwenang memimpin persidangan. Kalau sejak awal komposisi majelisnya bermasalah, putusannya juga berpotensi dipersoalkan, baik dari sisi legitimasi maupun kewibawaan institusi,” bebernya.

Lebih lanjut, Gus Jazil juga mengingatkan agar sidang etik tidak dijadikan jalan pintas untuk mengaburkan atau menghentikan proses pidana dalam kasus dugaan penyadapan. Menurut dia, perkara tersebut memiliki dimensi hukum yang jauh lebih luas daripada sekadar pelanggaran disiplin dan kode etik anggota Polri.


”Kalau benar ditemukan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum, ini bukan persoalan etik semata. Harus ditelusuri siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengetahui, dan siapa yang menghilangkan jejak digitalnya. Semua harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing,” jelas dia.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.