Komisi III DPR RI menjelaskan soal alasan tak adanya ketentuan Illicit Enrichment di dalam UU Perampasan Aset. Melalui keterangan tertulis Komisi III DPR yang ditandatangani oleh sang ketua, Habiburokhman, ditegaskan bahwa UU tersebut masih memuat cita-cita untuk memiskinkan koruptor.
Habiburokhman mengatakan, UU yang dinantikan selama 18 tahun itu akhirnya disahkan. Namun, ada kritik yang menerjang, salah satunya dari Prof. Mahfud MD yang menyebut roh UU ini hampa. Sebagian kritik itu bermuara kepada tak dimuatnya illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tak dapat dijelaskan asal-usulnya.
"Komisi III DPR RI berterima kasih atas semua kritik itu. Terima kasih yang sama kami sampaikan kepada masyarakat sipil, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, dan insan pers yang terus mengawal undang-undang ini sejak masih berupa rancangan," kata Habiburokhman dikutip Sabtu (21/11).
Habiburokhman menegaskan jiwa UU Perampasan Aset tidak berubah dari tujuan awal.
Tidak memuat illicit enrichment bukan berarti meninggalkan cita-cita memiskinkan koruptor."
-Komisi III DPR RI.
"Asas yang menjadi jiwa undang-undang ini tidak bergeser sedikit pun: kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya, crime does not pay. Asas itu hidup dalam pasal-pasal yang konkret," ucapnya.
"Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen," lanjutnya.
Habiburokhman mengatakan, berkali-kali pemulihan aset negara membentur tembok karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tak bisa dihadirkan ke persidangan.
Namun kini, dalam keadaan seperti itu, aset bernilai paling sedikit Rp 1.000.000.000 tetap bisa dikejar.
"Jangkauannya pun melebar. Selain korupsi, undang-undang ini menyasar narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang berbasis teknologi informasi dan/atau merugikan perekonomian masyarakat luas," ucapnya.
"Ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap ditegaskan. Semua ketentuan itu berlaku bagi siapa saja tanpa memandang jabatan, termasuk penyelenggara negara," sambungnya.
Habiburokhman mengatakan, bagi DPR, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu tetap bisa dicapai, baik lewat jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem).
"Keputusan untuk tidak memuat illicit enrichment juga tidak diambil di ruang hampa," ucapnya.
Dia membeberkan Komisi III setidaknya menggelar 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan beragam unsur masyarakat.
"Suara yang masuk tidak seragam. Ada yang mendesak agar illicit enrichment dimuat, dan pandangan itu kami timbang sungguh-sungguh. Namun, tak sedikit pula akademisi, organisasi advokat, dan mahasiswa yang dengan jernih menyarankan sebaliknya," ujarnya.
Pendapat Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Said Karim, dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III pada 26 Oktober 2026 adalah salah satunya. Ia mengusulkan illicit enrichment tak diatur di dalam UU Perampasan Aset.
Hal serupa yang disuarakan oleh akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK), serta Indonesia Millennials Center (IMC). Dari kalangan mahasiswa, Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN).
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) pun, kata Habiburokhman, menegaskan perampasan aset harus menjadi pelengkap bagi perkara pidana.
Illicit enrichment dan Unexplained Wealth Order tidak boleh dijadikan teknik pembuktian dalam perampasan aset, sebab aset tindak pidana pada prinsipnya harus dibuktikan dalam perkara pidana.
"Pertimbangan kami berangkat dari watak undang-undang ini sendiri. Ia adalah hukum acara yang mengatur hal administratif: bagaimana aset ditelusuri, diblokir, disita, dirampas, dikelola, lalu dikembalikan," ujarnya.
"Menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya, adalah urusan hukum pidana materiil. Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas," sambungnya.
Pidana Mati
Dalam UU tersebut juga termuat soal pidana mati. Habiburokhman menjelaskan ini.
"Itu bukan kriminalisasi baru. Norma tersebut sudah lama hidup dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001," kata dia.
Habiburokhman mengatakan, kehadirannya di UU Perampasan Aset sekadar menegaskan pasal tersebut, bukan membentuk delik.
Hak Asasi
Dalam UU Itu, diatur juga soal hak asasi. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 28H ayat (4) melarang hak milik pribadi diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
"Seseorang yang kesulitan menjelaskan asal-usul hartanya secara administratif belum tentu memperoleh harta itu dari kejahatan. Negara yang kuat bukanlah negara yang mudah merampas, melainkan negara yang merampas dengan alasan yang sah dan melalui prosedur yang adil," kata Habiburokhman.
Dia menegaskan, tidak boleh juga membuka celah oknum menyalahgunakan kewenangan. Di berbagai negara, perampasan aset ini kerap disalahgunakan.
Habiburokhman bicara penerapan di Italia. Negeri itu tidak mengenal illicit enrichment sebagai delik, tetapi memiliki perampasan preventif dalam Kode Antimafia (Decreto Legislativo No. 159/2011) dan perampasan yang diperluas dalam Pasal 240-bis Codice Penale.
"Keduanya memperhitungkan ketidakseimbangan antara kekayaan dan penghasilan sah," kata dia.
Pada 25 September 2025, European Court of Human Rights memutus perkara Isaia and Others v. Italy (Application nos. 36551/22, 36926/22, dan 37907/22). Pengadilan HAM Eropa itu menilai bahwa ketidaksesuaian antara penghasilan dan kekayaan semata tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa aset berasal dari kejahatan.
Tanpa pembuktian yang memadai, Italia dinyatakan melanggar Pasal 1 Protokol No. 1 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang melindungi hak atas harta benda. "Konvensi internasional pun tidak memaksa," kata Habiburokhman.
DPR juga mempelajari praktik di negara lain soal penerapan hukum perampasan aset. Hasilnya, negara-negara dengan tradisi negara hukum yang kuat terbukti tetap bisa memulihkan aset hasil kejahatan tanpa memidanakan kekayaan yang tak bisa dijelaskan.
"Selain itu, karena banyak pusat keuangan dunia tidak mengakui illicit enrichment sebagai tindak pidana, sebagaimana dicatat Bank Dunia dalam kajian On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption (2012), mengejar aset di luar negeri dengan dasar delik itu justru kerap tersandung dalam bantuan timbal balik masalah pidana," kata dia.
Sejauh ini, kata Habiburokhman, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat menjadi pintu masuk penyelidikan dugaan korupsi maupun pencucian uang.
"Pekerjaan rumah kita bersama adalah memastikan seluruh administrasi ini bekerja sepenuhnya," kata dia.
Tentang Tudingan Tebang Pilih
Komisi III menghormati kebebasan ICW menyampaikan pandangannya soal kritik tebang pilih dalam UU Perampasan Aset.
"Dengan segala hormat, penilaian itu tidak sejalan dengan rumusan undang-undang. Tak satu pun ketentuan di dalamnya memberi perlakuan istimewa kepada pejabat," kata Habiburokhman.
Sementara, terhadap pandangan Prof. Mahfud MD bahwa roh undang-undang ini menjadi hampa, Habiburokhman menyampaikan hormat sekaligus pandangan yang berbeda.
"Roh undang-undang ini terletak pada kemampuan negara mengejar aset hasil kejahatan sampai ke tempat paling tersembunyi, termasuk ketika pelakunya sudah wafat atau buron," kata dia.