Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi III DPR menargetkan RUU Penyadapan rampung dibahas dan disahkan dalam masa sidang II hingga akhir 2026 mendatang.
Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan saat mengusulkan agar RUU Penyadapan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas DPR 2026 di Badan Legislasi DPR, Selasa (17/11).
"Itu untuk penyadapan itu tahun ini? Akan diselesaikan tahun ini?" Kata Ketua Baleg DPR Bob Hasan dalam rapat memastikan.
"Kita kejar tahun ini. Mudah-mudahan bisa kita kejar," jawab Hinca.
Dengan usulan itu, Bob mengatakan Baleg DPR akan mengevaluasi Prolegnas Prioritas 2026. Dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, tak ada daftar RUU Penyadapan.
Menurutnya, RUU Penyadapan sebelumnya merupakan usulan Baleg DPR, namun Komisi III telah memulai rapat pendahuluan atau kajian dengan Badan Keahlian DPR.
"Ini berarti kita akan mengadakan evaluasi prolegnas. Ini kan awalnya inisiatif Baleg, belum dialihkan ke Komisi III, sekalipun kegiatan sudah dilakukan Komisi III," ujarnya.
Hinca mengaku optimis RUU Penyadapan bakal rampung di 2026, sebab, satu RUU lain yang tengah menjadi prioritas, yakni RUU Perampasan Aset sudah memasuki tahap akhir.
[Gambas:Video CNN]
RUU Penyadapan mencuat bersamaan dengan kasus penyadapan yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. DPR telah membahas RUU tersebut bersama Baintelkam Polri sehari sebelumnya.
"Khusus mengenai Rancangan Undang-Undang Penyadapan, Pimpinan, kami ingin menyampaikan bahwa situasi dan kondisi yang terjadi sangat memungkinkan untuk kita dahulukan, untuk kita prioritaskan yang berkenaan dengan penyadapan ini," kata dia.
Sementara untuk Perolehan Prioritas 2027, Hinca pada kesempatan itu mengajukan lima RUU usulan Komisi III, yakni RUU Jabatan Hakim, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Penyadapan, serta RUU Pelaksanaan Pidana Mati.
(thr/fra)