Komisi X DPR: Kasus Suket Ijazah Gibran Jadi Warning Kementerian Pendidikan

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian merespons dinamika persoalan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA hingga berujung Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden (wapres). Lalu menyebut persoalan suket tersebut jadi pukulan telat bagi kementerian yang membidangi pendidikan.

"Ya, pertama ini pukulan telak sebenarnya ya bagi kementerian yang membidangi pendidikan. Karena waktu itu kan namanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi," kata Lalu kepada wartawan di DPR, Jumat (13/11/2026).

Lalu menegaskan persoalan ini jadi warning baik untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Komisi X DPR. Menurutnya, perlu ada regulasi yang menjadi acuan dalam proses penyetaraan pendidikan.

"Ini menjadi warning bagi, tidak hanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan, bahwa bukan, pendidikan itu bukan hanya soal ijazah. Pendidikan itu pada prinsipnya memanusiakan manusia," jelas dia.

"Kita harus memiliki regulasi yang memang betul-betul digunakan sebagai acuan, jangan menggunakan regulasi yang ganda dengan penafsiran masing-masing yang berbeda-beda. Kalau kita lihat kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap dalam tanda kutip surat keterangan itu," lanjutnya.

Lalu lantas mendorong persoalan ini dimasukkan ke revisi UU Sisdiknas. Payung hukum, menurutnya, diperlukan agar tidak terjadi lagi perdebatan di publik.

"Tidak hanya kita bicara lulusan yang di sekolah umum, hari ini di Indonesia juga banyak santri-santri kita yang dikirim ke pondok-pondok pesantren atau dikirim kuliah atau sekolah di luar negeri. Ketika mereka kembali mau melanjutkan ke sekolah umum di sini, itu terkendala. Nah, oleh sebab itu, kami di Komisi X bersama teman-teman mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ayo kita sama-sama buat regulasi yang memang betul-betul besok ke depan ini tidak menjadi penghalang, tidak menjadi perdebatan seperti yang terjadi hari ini," tegas dia.

Untuk diketahui, Gibran telah resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR, Kamis (12/11/2026). Dengan begitu, kursi wapres kini telah kosong.

Dinamika posisi Gibran bergulir usai putusan MK tidak ditemukan bukti kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma setingkat SMA dari luar negeri. Putusan MK ini diperkuat oleh MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.

Kini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA Gibran. Pencabutan suket itu telah disampaikan ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Nah, terkait hal mana, mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi," kata pengacara Kemendikdasmen selaku pihak tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).

(maa/eva)