JawaPos.com — Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperkuat pendidikan keagamaan menjadi salah satu langkah untuk mencetak generasi santri dan madrasah yang unggul, berakhlak, serta mampu hidup rukun dalam perbedaan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan kesejahteraan guru, perluasan akses pendidikan, pemenuhan gizi dan kesehatan siswa, hingga penguatan kelembagaan pesantren
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, perhatian terhadap guru madrasah, santri, dan pesantren terus diperkuat, terutama bagi kelompok yang selama ini belum mendapatkan afirmasi kebijakan secara optimal.
“Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Agama memastikan guru madrasah, santri, dan pesantren yang lama belum tersentuh afirmasi kebijakan secara optimal kini mendapat pengakuan dan dukungan yang setara,” ujar Syahganda dalam keterangannya, Kamis (22/10).
Salah satu bentuk dukungan tersebut terlihat dari peningkatan akses guru madrasah terhadap Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Jumlah peserta PPG di lingkungan Kementerian Agama meningkat dari 29.933 orang pada 2024 menjadi 206.411 orang pada 2025. Pada saat yang sama, tunjangan guru non-ASN naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
Menurut Syahganda, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pengakuan profesionalitas guru sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.
"Peran guru ini penting dalam membangun kualitas pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak peserta didik," tambah Syahganda.
Syahganda melanjutkan, dukungan pemerintah juga diarahkan untuk memastikan santri dan siswa madrasah memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas.
Sepanjang 2025–2026, pemerintah menyalurkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah senilai Rp7 triliun bagi anak-anak pesantren dan mahasiswa.
