Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Konservasi Gambut dan Ketahanan Sistem Pangan Indonesia

Gambut perlu ditempatkan bukan hanya sebagai agenda lingkungan dan pengendalian emisi, melainkan juga sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan.

Detik 5 menit baca 0 komentar
Konservasi Gambut dan Ketahanan Sistem Pangan Indonesia
Foto: Detik

Jakarta -

Kebakaran hutan dan lahan gambut bukan sekadar persoalan lingkungan. Dampaknya menjalar ke pertanian, perikanan, kesehatan, dan penghidupan masyarakat. Artinya, kebakaran gambut perlu dilihat sebagai ancaman terhadap ketahanan sistem pangan Indonesia.

Dengan demikian, konservasi gambut perlu ditempatkan bukan hanya sebagai agenda lingkungan dan pengendalian emisi, melainkan juga sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan nasional.

Data Kementerian Kehutanan melalui SiPongi mencatat sekitar 202 ribu hektare hutan dan lahan terbakar sepanjang Januari-Juli 2026, meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di tengah fenomena El Niño yang mencapai intensitas sangat kuat, risiko kebakaran semakin perlu diwaspadai.

Indonesia memiliki 24,67 juta hektare lahan gambut yang terbagi dalam 865 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Ekosistem ini menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar, mengatur tata air, menjaga keanekaragaman hayati, dan menopang kehidupan masyarakat. Namun, pengeringan lahan, pembangunan kanal drainase, alih fungsi lahan, dan kebakaran berulang mengancam fungsi ekologis tersebut.

Data historis Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa kebakaran gambut mencapai sekitar 494 ribu hektare pada 2019 dan sekitar 180 ribu hektare pada 2023. Bahkan, pada 2025 masih tercatat sekitar 27,6 ribu hektare gambut terbakar. Angka itu menunjukkan bahwa kebakaran gambut merupakan ancaman berulang yang membutuhkan penanganan lebih dari sekadar pemadaman.

Gambut dan Fondasi Ketahanan Pangan

Hubungan konservasi gambut dengan ketahanan pangan dapat dilihat melalui tiga aspek.

Pertama, perlindungan sumber daya air dan produktivitas pertanian. Gambut berfungsi menyimpan air dan mengatur kondisi hidrologis lanskap. Ketika dikeringkan atau rusak, kemampuan ekosistem mempertahankan air menurun sehingga wilayah sekitarnya berpotensi lebih rentan terhadap kekeringan dan banjir. Padahal, pertanian membutuhkan ketersediaan air yang memadai.

Studi Yunus, Pagdee, dan Baral (2024) pada sejumlah rumah tangga di kawasan gambut Riau memperkirakan nilai manfaat penyediaan air untuk pertanian mencapai US$64 per rumah tangga per tahun. Sementara itu, manfaat kesuburan tanah gambut diperkirakan mencapai US$709 per rumah tangga per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa keberlanjutan ekosistem gambut memiliki nilai ekonomi nyata bagi kegiatan produksi pertanian.

Kedua, keberlanjutan perikanan air tawar. Hutan rawa gambut terhubung dengan sungai, rawa, dan berbagai habitat perairan yang menjadi tempat hidup beragam jenis ikan. Kerusakan gambut dapat mengubah tata air, kualitas air, dan habitat akuatik.

Studi yang sama oleh Yunus, Pagdee, dan Baral (2024) memperkirakan manfaat sumber daya perikanan mencapai US$808 per rumah tangga per tahun. Perdagangan ikan di desa-desa yang diteliti juga mencapai hampir 50 ton per tahun. Nilai manfaat perikanan tersebut setara dengan hampir 30 persen dari pendapatan tahunan rata-rata rumah tangga responden. Temuan ini memperlihatkan bahwa ekosistem gambut bukan hanya penyangga lingkungan, tetapi juga sumber pangan dan pendapatan masyarakat.

Ketiga, perlindungan mata pencaharian dan akses pangan. Kebakaran menghasilkan kabut asap yang mengganggu kesehatan, aktivitas pertanian, transportasi, dan kegiatan ekonomi.

Krisis kebakaran 2015 memberikan gambaran besarnya dampak tersebut. Bank Dunia memperkirakan kerugian ekonomi Indonesia mencapai US$16,1 miliar atau sekitar Rp221 triliun, setara 1,9 persen PDB nasional saat itu. Ketika pendapatan masyarakat menurun dan pengeluaran kesehatan meningkat, kemampuan rumah tangga memperoleh pangan bergizi ikut terancam.

Mengintegrasikan Konservasi dan Produksi Pangan

Pendekatan yang diperlukan bukan mempertentangkan konservasi dengan produksi pangan, melainkan membangun sistem produksi yang sesuai dengan karakteristik ekologis gambut.

Pertama, memperkuat restorasi hidrologis melalui pembasahan kembali (rewetting), pengelolaan kanal, pemantauan tinggi muka air tanah, dan pemulihan vegetasi asli. Pencegahan harus menjadi prioritas, bukan hanya pemadaman ketika kebakaran terjadi.

Kedua, mengembangkan produksi pangan yang sesuai dengan karakteristik ekologi gambut. Misalnya paludikultur, yaitu pemanfaatan lahan gambut dalam kondisi basah melalui budidaya tanaman yang sesuai, dapat menjadi alternatif.

Sagu dan tanaman lokal yang toleran terhadap kondisi basah berpotensi mendukung pangan dan ekonomi masyarakat. Namun, pengembangannya harus berbasis kesesuaian lahan tanpa mengorbankan kawasan gambut yang memiliki fungsi lindung.

Ketiga, mengintegrasikan konservasi gambut dengan pengelolaan perikanan air tawar. Perlindungan sungai, rawa, dan vegetasi riparian atau komunitas tumbuhan yang tumbuh di sepanjang tepian badan air, seperti sungai, danau, atau rawa, diperlukan untuk menjaga habitat ikan serta keberlanjutan sumber pangan akuatik.

Keempat, memperkuat peran masyarakat lokal. Pengembangan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu, paludikultur, perikanan berkelanjutan, dan produk pangan lokal dapat memberikan manfaat ekonomi dan sekaligus mendorong konservasi.

Indonesia telah memiliki modal awal. Laporan nasional kepada Konvensi Ramsar mencatat bahwa restorasi gambut yang dikoordinasikan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mencapai 515.889 hektare di tujuh provinsi selama periode 2015-2023. Capaian ini perlu dilanjutkan melalui penguatan pemeliharaan infrastruktur pembasahan dan pemberdayaan masyarakat.

Menjaga Gambut, Menjaga Masa Depan Pangan

Tantangan Indonesia bukan sekadar meningkatkan produksi pangan, melainkan memastikan bahwa peningkatan tersebut tidak merusak sumber daya alam yang menopangnya. Kebijakan ketahanan pangan yang hanya berorientasi pada perluasan lahan dan peningkatan produksi berisiko mengabaikan fondasi ekologis yang menentukan keberlanjutan sistem pangan.

Karena itu, konservasi hutan gambut harus menjadi bagian integral dari strategi ketahanan pangan nasional. Kebijakan kehutanan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, dan pembangunan pedesaan perlu diintegrasikan melalui pendekatan pengelolaan lanskap.

Kesimpulannya, menjaga gambut bukan berarti menghambat pembangunan pangan. Sebaliknya, konservasi gambut merupakan investasi untuk memastikan keberlanjutan produksi, ketersediaan pangan bergizi, dan kesejahteraan masyarakat.

Ketahanan pangan sejati bukan hanya tentang seberapa banyak pangan diproduksi hari ini, tetapi juga tentang kemampuan menjaga sumber daya alam agar generasi mendatang tetap dapat memproduksi dan memperoleh pangan secara berkelanjutan.

Boimin. Pemerhati Kebijakan Pangan, Doktor Ilmu Pangan dari University of Massachusetts Amherst, Research Fellow PKSPL IPB.

(rdp/imk)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.