JawaPos.com - Proses hukum kasus dugaan makar terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang menyeret mantan kapolri Listyo Sigit Prabowo terus bergulir.
Bareskrim Polri sudah mengungkap konstruksi pasal yang digunakan oleh penyidik dalam pengusutan kasus tersebut. Yakni Pasal 191, Pasal 193, Pasal 196, Pasal 20, serta Pasal 160 KUHP.
Polri mengusut dugaan makar usai mendalami kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah nama lainnya.
Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11).
Orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut menyatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan laporan polisi, terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
”Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah,” terang Suyudi.
Saat ini, lanjut Suyudi, dugaan perbuatan dan atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Semua perlu dibuktikan melalui proses hukum yang berjalan dengan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
”Karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” imbuhnya.
Berawal dari Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyatakan bahwa dugaan makar ditemukan setelah lebih kurang dua pekan penyidik menangani kasus dugaan penyadapan yang menyeret beberapa nama besar kepolisian sebagai tersangka.