Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan pemerintah sudah mulai verifikasi dan validasi anggaran pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih.
Pemerintah mencatat sudah ada 30.132 gerai Kopdes yang selesai dibangun. Jumlah gerai yang masih dalam proses verifikasi dan validasi sebanyak 11.185 gerai, sementara 5.863 gerai sudah mendapatkan berita acara verifikasi dan validasi.
Suahasil memastikan proses pembayaran anggaran pembangunan Kopdes yang telah ditetapkan dalam APBN 2026 akan disalurkan kepada bank BUMN atau Himpunan Bank Negara (Himbara) sesuai tata kelola.
"Anggaran pembangunan KDMP yang telah tersedia sejak awal APBN 2026 akan kita pastikan pembayarannya sesuai dengan tata kelola setelah proses pembangunan, proses verifikasi, proses validasi yang sekarang sedang dilakukan itu tuntas," tegasnya saat konferensi pers APBN KiTA Oktober 2026, Jumat (13/11).
Sesuai dengan Perpres 82/2026, Kopdes berfungsi menyalurkan barang bersubsidi dan membeli hasil produksi desa. Distribusi barang meliputi beras SPHP, LPG 3 kg, pupuk subsidi, dan MinyaKita. Sementara layanan gerai Kopdes mencakup penjualan sembako, klinik, apotek, gudang/cold storage, logistik, hingga simpan pinjam.
Suahasil menegaskan bahwa proses pembayaran anggaran Kopdes dilaksanakan bertahap sesuai dengan tagihan yang dimasukkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sesuai dengan jumlah gerai yang selesai dibangun dan telah divalidasi.
Saat ini, lanjut dia, anggaran pembangunan Kopdes sudah ditaruh di Himbara dan siap disalurkan sebagai pembayaran. Adapun total pembiayaan Kopdes mencapai Rp 240 triliun, sementara tagihan tahap pertama yang jatuh tempo mulai 25 September 2026 sebesar Rp 37 triliun.
"Kementerian Keuangan sendiri memiliki anggaran ini telah kita alokasikan dan kemudian siap untuk dikeluarkan dari sebagai pembayaran. Saat ini bank pembayarannya uangnya kita taruh di Bank Himbara karena itu menjadi bagian dari pembayaran kepada Bank Himbara dari APBN," tegas Suahasil.
Penyaluran KUR
Di sisi lain, Suahasil mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp 271,2 triliun kepada 4,2 juta debitur.
"Kredit usaha rakyat telah dilakukan realisasi penyaluran Rp 271,2 triliun, total baki kreditnya diterima oleh 4,2 juta debitur KUR dan sektornya terutama adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan," ungkap Suahasil.
Adapun realisasi penyaluran KUR mencapai 93,36 persen dari target dalam APBN 2026 yang dialokasikan Rp 290,5 triliun. Pemerintah menanggung subsidi bunga KUR sebesar Rp 26,6 triliun.
Sebanyak 66,1 persen penerima KUR merupakan sektor produksi. Berdasarkan sektornya, penyaluran KUR paling besar diterima oleh sektor pertanian dan kehutanan mencapai 38,4 persen dari total realisasi, kemudian 33,9 persen sektor perdagangan, 17,9 persen sektor jasa-jasa, dan 9,8 persen sektor lainnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan Kemenkeu sudah menempatkan anggaran sekitar Rp 37 triliun untuk membayar kewajiban pembiayaan Kopdes di Himbara. Namun, dana tersebut belum bisa langsung dicairkan karena pemerintah masih menyelesaikan proses verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“KDMP memang jatuh tempo kemarin tanggal 25 September. Dana dari pemerintah sudah siap. Bahkan dana pemerintah untuk membayar 25 September sudah ditaruh di bank Himbara,” ujar Juda Agung dalam Media Gathering di Rancamaya Bogor, Kamis (1/10).
Sebelum dana disalurkan, pemerintah perlu memastikan seluruh persyaratan administratif terpenuhi. Proses tersebut mencakup verifikasi dan validasi hingga audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pemerintah dijadwalkan membayar cicilan perdana pembiayaan KDMP sekitar Rp 37,7 triliun pada 25 September 2026. Nilai tersebut mencakup pembayaran pokok dan bunga kredit kepada bank-bank Himbara. Pembiayaan KDMP tersebut disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.
