JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) diminta melakukan standarisasi pelabelan bagasi untuk meminimalkan risiko keterlambatan, kesalahan penanganan, hingga tercecernya barang bawaan jemaah.
Hal ini karena masih banyaknya kasus keterlambatan penanganan bagasi, ketidakkonsistenan pelabelan oleh PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)), serta belum optimalnya pemisahan bagasi berdasarkan kelompok jemaah sejak bandara asal.
General Manager Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Ardha Wulanigara, menyarankan penggunaan bahan yang kuat dan tidak mudah robek atau terlepas, dengan lebar 5 sentimeter dan panjang gulungan 50 meter. Adapun, penggunaannya dapat disesuaikan dengan ukuran koper, bagasi, maupun dus air zamzam, sehingga penanda “T2F–CGK–UMRAH GROUP” tetap terlihat jelas dan mudah dikenali oleh petugas ground handling.
Menurut Ardha, pelabelan yang konsisten sangat membantu petugas ground handling dalam mengidentifikasi dan mengarahkan bagasi jemaah umrah menuju Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta.
“Untuk penerbangan dari Indonesia menuju Arab Saudi, penanganan bagasi relatif sudah berjalan baik. Namun, pada penerbangan kembali dari Madinah maupun Jeddah, bagasi yang tidak memiliki penanda Terminal 2F berisiko diarahkan ke Terminal 3. Karena itu, penggunaan label yang jelas sejak bandara asal menjadi sangat penting,” jelas Ardha, dalam kegiatan bertajuk Kolaborasi Antar Instansi untuk Perjalanan Umrah yang Tertib, Aman, dan Terlindungi, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Hotel Aryaduta Jakarta, baru-baru ini.
Ia menambahkan, standardisasi label juga dapat membantu meminimalkan keterlambatan, kesalahan penanganan, maupun risiko bagasi tercecer akibat ketidakjelasan identitas tujuan.
Langkah sederhana ini dinilai penting bagi PPIU karena berkaitan langsung dengan kelancaran pelayanan kedatangan jemaah, khususnya dalam pengelolaan bagasi rombongan.
Terkait usulan ini, Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid menyetujuinya. Dia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menghadirkan solusi konkret atas berbagai persoalan penyelenggaraan umrah.
“Forum ini diharapkan mampu memperjelas langkah tindak lanjut, memperkuat koordinasi, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik jemaah maupun Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU),” ujar Harun
