Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat demi mencegah penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal atau nonprosedural.
Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) antara KP2MI dan DMI. Kerja sama ini mencakup penguatan , perlindungan, dan pemberdayaan PMI mulai dari tahap hulu hingga hilir.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengatakan, jaringan masjid yang dimiliki DMI dapat menjadi sarana untuk memperluas edukasi mengenai migrasi aman, prosedural, dan terlindungi.
“Sehingga ini sebagai sarana bagi kita memperkuat edukasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya migrasi yang aman, prosedural, dan terlindungi dan bermartabat,” kata Mukhtarudin (20/11)
Menurut Mukhtarudin, kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai persiapan dan prosedur bekerja di luar negeri. Edukasi nantinya dilakukan bersama melalui jaringan DMI hingga ke tingkat daerah.
Dia mengatakan, penguatan literasi tidak hanya menyasar calon pekerja migran Indonesia (CPMI), tetapi juga keluarga yang ditinggalkan ketika anggota keluarganya bekerja di luar negeri.
“Tidak hanya kepada calon pekerja migran, tetapi juga kepada keluarga dan anak-anak pekerja migran yang ditinggalkan oleh suami atau istri ataupun anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya bekerja ke luar negeri,” ujarnya.
Mukhtarudin menilai edukasi kepada pihak keluarga PMI juga penting untuk memperkuat literasi dalam kehidupan berkeluarga selama salah satu anggota keluarga bekerja di luar negeri.
Dia menambahkan, penempatan PMI secara ilegal atau nonprosedural masih menjadi persoalan yang terjadi di berbagai daerah. Praktik tersebut berpotensi berujung pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Dan penguatan ini penting karena memang hari ini cukup masif terjadi di seluruh Indonesia tentang adanya penempatan pekerja yang secara ilegal, nonprosedural, yang nanti akan berujung kepada tindak pidana perdagangan orang,” ungkap Mukhtarudin.
Oleh karena itu, menurutnya, upaya pencegahan tidak dapat hanya dilakukan pemerintah pusat atau KP2MI. Pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi keagamaan, untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
“Untuk itu kami bekerja sama dengan seluruh stakeholder, termasuk juga dengan Dewan Masjid dan ormas-ormas keagamaan yang lain,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum DMI Jusuf Kalla mengatakan, kerja sama dengan KP2MI mencakup sejumlah aspek, mulai dari pelatihan, perekrutan, hingga pembinaan calon pekerja migran Indonesia.
DMI juga akan membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat di berbagai daerah tentang peluang dan risiko bekerja di luar negeri, termasuk hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat.
“Kita membantu tentu kerja sama dengan juga memberi penjelasan kepada masyarakat di daerah-daerah bagaimana bekerja di luar, apa kebaikannya, apa risikonya, dan apa yang harus dilakukan. Itu bisa melalui masjid-masjid yang tersebar tentunya di seluruh Indonesia,” ucap Ketua DMI Jusuf Kalla.
Reporter: Vannya Deswanti Safitri