Jakarta -
Seorang pejabat eselon II di Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswi magang berinisial S. KPAI mendesak kasus dugaan pelecehan terhadap siswi itu diusut.
"KPAI mendesak penanganan yang serius kasus kekerasan seksual berbasis pada pelindungan hak anak korban. Kasus ini sangat kuat ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Pelaku adalah pejabat pemerintah, sedangkan korban adalah siswa magang," kata Komisioner KPAI Dian Sasmita dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Dian menyinggung dampak terhadap anak yang diduga mengalami pelecehan ini. Dia mendorong polisi mengusut kasus ini.
"Kekerasan dan dampaknya yang dialami korban tentunya sangat besar. Sehingga kepolisian wajib untuk mengungkap kasus lewat alat alat bukti seperti visum psikiatrikum, CCTV, dll," jelasnya.
KPAI meminta identitas korban dilindungi. Dian menekankan bahwa tidak ada celah damai dalam kasus pelecehan terhadap anak.
"Pelindungan identitas dan keamanan korban anak wajib jadi prioritas kepolisian dan LPSK. Termasuk pelindungan dari segala bentuk intimidasi dan tekanan," ucap dia.
"KPAI mengingatkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak ada celah hukumnya untuk perdamaian. Setiap kekerasan anak adalah delik murni. Sehingga ada atau tiada aduan, kasus ini harus tetap ditangani dengan profesional oleh polisi," pungkasnya.
Pejabat Pemprov NTT Diduga Lecehkan Siswi Magang
Diketahui seorang pejabat eselon II Pemprov Nusa NTT diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswi magang berinisial S. Korban merupakan peserta praktik kerja lapangan (PKL) atau magang di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi NTT.
Informasi yang diperoleh, pelecehan seksual itu terjadi pada 3 November 2026 di dalam ruang kerja kantor Gubernur NTT. Terduga pelaku berinisial YAK alias AK.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT Kanisius Mau membenarkan kejadian itu. Instansi yang dipimpinnya telah menerima laporan terkait dugaan pelecehan seksual yang diduga melibatkan AK.
Menurutnya, BKD sedang berkoordinasi dengan kepala perangkat daerah terkait untuk mempersiapkan pembentukan tim yang akan menindaklanjuti laporan tersebut.
"Mohon berkenan bisa bersabar terkait soal ini. Kami sedang koordinasikan dengan kepala perangkat daerah terkait untuk pembentukan tim. Saya sedang bertugas dalam daerah. Hari Minggu kembali ke Kupang, Senin masuk kantor dan sudah tentu kami tindak lanjut (laporan itu)," terang Kanisius, dilansir detikBali, Senin (16/11).
Terpisah, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan Pemprov NTT telah membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan internal. Tim tersebut dibentuk sejak akhir pekan lalu setelah informasi mengenai dugaan kejadian itu diterima dari Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma.
"Tim saat ini sedang mengumpulkan informasi, data, serta keterangan dari berbagai pihak untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya," kata Laka Lena.
Dia mengaku telah menerima laporan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTT beserta jajaran terkait. Laka Lena meminta agar proses pemeriksaan dapat diselesaikan secepatnya sehingga hasilnya bisa menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya.
"Kami akan menyampaikan kepada publik, keluarga dan korban. Sebagaimana kasus di Rujab Bupati Kupang, hal yang sama juga akan kami lakukan terhadap kejadian yang terjadi di Kantor Gubernur NTT," Waketum DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur itu.
(lir/dhn)