Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

KPAI Usul Usia Pemilih Pemula Jadi 18 Tahun, Ini Alasannya

KPAI juga meminta status perkawinan dihapus sebagai syarat seseorang dapat menjadi pemilih.

Liputan 6 3 menit baca 0 komentar
KPAI Usul Usia Pemilih Pemula Jadi 18 Tahun, Ini Alasannya
Foto: Liputan 6

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah dan DPR memasukkan norma perlindungan anak dalam revisi UU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan (Adminduk).

KPAI mengusulkan usia pemilih pemula dan batas wajib memiliki KTP elektronik diselaraskan menjadi 18 tahun. KPAI juga meminta status perkawinan dihapus sebagai syarat seseorang dapat menjadi pemilih.

Anggota KPAI Sylvana Apituley mengatakan, perlindungan anak perlu diintegrasikan ke dalam kedua aturan tersebut, yang saat ini dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR. Dia menyampaikan hal itu saat menanggapi peringatan Hari Anak Sedunia.

“Selain pentingnya merevisi UU Pelindungan Anak dan UU SPPA yang disebut Wakil Ketua DPR RI kemarin, penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI,” kata Sylvana saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Sylvana, ketentuan dalam RUU Pemilu dan UU Adminduk menentukan siapa yang dapat menjadi pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el. Saat ini, batas usia yang digunakan adalah 17 tahun. Aturan itu juga memungkinkan warga yang sudah atau pernah menikah menjadi pemilih tanpa batas usia.

“Keduanya (RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan) menentukan siapa yang disebut pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el, dan batas yang ditetapkan masih 17 tahun, bahkan membuka pintu bagi anak yang 'sudah atau pernah kawin' berapa pun usianya,” ujarnya.

Cegah Mobilisasi Anak

Dia mengingatkan, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Karena itu, KPAI menilai batas usia pemilih pemula perlu diselaraskan menjadi 18 tahun dan status perkawinan tidak lagi dijadikan syarat pemilih.

Menurut Sylvana, perubahan ini dapat mencegah anak dimobilisasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik orang dewasa.

“Inilah perlindungan dari hulu, agar anak bebas mobilisasi dan dijadikan komoditas suara, juga tameng kepentingan politik orang dewasa,” kata Sylvana, dikutip Antara.

KPAI menilai pelibatan anak dalam politik bukan kejadian sesekali, melainkan pola yang berulang saat pemilu, pilkada, hingga pembahasan rancangan undang-undang yang kontroversial.

KPAI mengidentifikasi 15 bentuk eksploitasi politik terhadap anak, di antaranya memobilisasi anak dalam kampanye, menjadikan mereka bintang iklan atau juru bicara calon, serta menyasar mereka dengan politik uang.

“Selama 46 hari pertama kampanye Pemilu 2024 saja, KPAI menerima 6 pengaduan dan mencatat 19 kasus lain. Bawaslu pun mencatat 82 temuan pelibatan anak dalam kampanye. Polanya kian berbahaya dan merisikokan hak hidup anak, ketika anak diseret ke jalanan,” ujarnya.

Sylvana juga menyinggung demonstrasi menolak RUU Pilkada pada Agustus 2024. Saat itu, sekitar 300–400 pelajar turun ke jalan dan 85 anak diamankan.

 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.