JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh perhatian terhadap pengadaan jasa pemengaruh atau influencer senilai Rp 14,69 miliar yang diterima PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan milik Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad tersebut diketahui memperoleh delapan paket proyek dari dua kementerian sepanjang tahun anggaran 2024–2026.
Pasalnya, temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait alokasi anggaran tersebut kini tengah menjadi perhatian publik. KPK terlebih dahulu akan mencermati dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana korupsi maupun benturan kepentingan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya perlu menelaah lebih lanjut temuan tersebut untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur pidana korupsi yang dapat ditindaklanjuti. Pemeriksaan juga diperlukan guna memastikan apakah persoalan tersebut masuk dalam ranah kewenangan KPK.
"Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Selasa (10/11).
Persoalan ini menjadi perhatian karena Raffi Ahmad saat ini berstatus sebagai penyelenggara negara. Hal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai potensi pelanggaran Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang mengatur larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk terlibat, secara langsung maupun tidak langsung, dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya.
Budi berujar dugaan pelanggaran pasal tersebut tidak bisa disimpulkan hanya berdasarkan adanya proyek yang diterima perusahaan milik seorang penyelenggara negara. KPK harus terlebih dahulu mengidentifikasi dan menguji seluruh unsur yang diatur dalam ketentuan hukum tersebut.
"Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja. Untuk itu, langkah pertama yang penting dilakukan agar institusi terkait kemudian melakukan evaluasi atas proses PBJ yang dilakukan tersebut. Bagaimana di tahap perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya," jelasnya.
Menurut Budi, evaluasi pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan secara menyeluruh. Ia menekankan pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada proses pemilihan atau penunjukan penyedia, tetapi juga perlu menelusuri tahapan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga penilaian terhadap hasil pengadaan.
Dia menambahkan berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu sektor yang memiliki kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi. Karena itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara harus diperkuat sejak awal proses pengadaan.
