Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

KPK Duga Ada Aliran Uang ke BPK Terkait Kasus Bupati Pemalang

KPK menduga ada dugaan aliran uang ke BPK terkait kasus Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro.

Detik 3 menit baca 0 komentar
KPK Duga Ada Aliran Uang ke BPK Terkait Kasus Bupati Pemalang
Foto: Detik

Jakarta -

KPK menduga ada dugaan aliran uang ke BPK RI terkait kasus suap hasil audit BPK yang dilakukan oleh Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro. Dugaan ini didasari oleh temuan komunikasi yang dilakukan Bupati Anom ke pihak BPK Jawa Tengah (Jateng).

"Ada dugaan ke sana (aliran uang ke BPK RI). Jadi ini masih ditelusuri ya soal ada dugaan pengondisian yang dilakukan oleh para pihak," terang Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

"Oleh karena itu, dalam penyidikan perkara ini, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap eks Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah," lanjutnya.

Budi mengatakan dugaan aliran uang dari Bupati Anom ini diduga tertuju ke pihak BPK RI yang sama dengan kasus suap sulap aduit BPK di Kabupaten Muara Enim. Namun dia mengatakan hal ini masih ditelusuri oleh penyidik.

"Dugaannya demikian (pihak BPK RI sama dengan kasus Kabupaten Muara Enim). Jadi soal audit keuangan, soal dropping temuan, tentunya ini ditelaah, dianalisis, ini menjadi kewenangan siapa? Apakah kewenangan di tingkat daerah atau kemudian juga ada kewenangan di tingkat pusat?" ungkap Budi.

"Ya, oleh karena itu di perkara Muara Enim, penyidik dalam melakukan penelusurannya tidak berhenti kepada pihak-pihak di BPK Perwakilan Sumatera Selatan, tapi kemudian cross ke BPK tingkat pusat," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala BPK Jawa Tengah, Ahmad Luthfi HR, diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan tersangka Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. KPK mendalami soal dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang.

"Untuk perkara Pemalang hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap saudara AL yang juga merupakan kepala perwakilan BPK Jawa Tengah. Dalam pemeriksaan ini penyidik mendalami soal dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang," ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di KPK, Rabu (11/11).

Dia mengatakan kasus ini hampir mirip dengan kasus korupsi Bupati Klaten. Sebab, ditemukan beberapa audit yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten juga dilakukan di Pemalang.

"Artinya dugaan ini juga menjadi pola-pola yang mirip dengan apa yang terjadi di Klaten. Bahwa ada dropping temuan BPK untuk beberapa audit yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Klaten, ini ada dugaan juga dilakukan di Pemalang," ungkapnya.

"Ini masih pemeriksaan pertama untuk saudara AL dalam perkara Pemalang, juga masih akan terus didalami terkait adanya dugaan pengaturan temuan audit BPK di Kabupaten Pemalang ini seperti apa," tutupnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Berikut ini daftarnya:

1. Anom Widiyantoro (AWI), selaku Bupati Pemalang
2. Mohamad Haris (GHA), selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati
3. Lilik Budi Suprianto (LBS), selaku pihak swasta
4. Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), selaku staf administrasi KPK.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menduga Anom melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohammad Haris atau Gus Haris (GHA). Total yang dikumpulkan sebesar Rp 1,98 miliar.

Uang yang terkumpul itu salah satunya diberikan kepada Lilik, yang merupakan ayah dari Setya Budi. Lilik mengaku bisa mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja sebagai staf di KPK.

(idn/idn)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.