Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

KPK Panggil Kakantah Bandung Barat Jadi Saksi Kasus Suap ATR

KPK memanggil sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap di Kementerian ATR/BPN, salah satunya Kakantah Kabupaten Bandung Barat Dindin Saripudin.

Detik 3 menit baca 0 komentar
KPK Panggil Kakantah Bandung Barat Jadi Saksi Kasus Suap ATR
Foto: Detik

Jakarta -

KPK memanggil Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bandung Barat, Dindin Saripudin, dan mantan Kakantah Kabupaten Bandung Barat, Gunung Jayalaksana. Keduanya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap sertifikat hak guna bangunan (HGN) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN," jelas Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Selain keduanya, KPK juga memanggil sejumlah saksi lainnya yang merupakan kepala seksi di Kantah Kabupaten Bandung Barat serta dari pihak PT Bela Parahiyangan Investindo. Mereka ialah:
1. Evelin Lili selaku Manager Accounting PT Bela Parahiyangan Investindo/ Perumahan Kota Baru Parahiyangan
2. Nana Ristana selaku Karyawan PT Bela Parahiyangan Investindo/ Perumahan Kota Baru Parahiyangan
3. Zamilul Muttaqien selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat
4. Cilvia A. Ptnh selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

Untuk para saksi tersebut dijadwalkan diperiksa oleh penyidik di Kantor Polresta Bandung, Jawa Barat. Selain itu, KPK memanggil Kakanwil ATR/BPN Provinsi Jambi dan Sulawesi Selatan.

Keduanya dipanggil juga untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan pemberian kepada pejabat di lingkungan ATR/BPN terkait mutasi dan rotasi jabatan. Pemeriksaan keduanya hari ini dilakukan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Pemeriksaan lainnya dilakukan di gedung Merah Putih KPK," ungkap Budi.

Berikut para saksi dipanggil di gedung KPK:
1. Humaidi selaku Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jambi;
2. Wartomo selaku Kepala Kanwil ATR/BPN Prov Sulawesi Selatan;
3. Junita Sari Ujung selaku Notaris;
4. Linda Anggraeningsih selaku Direktur Utama PT Alia Digital Printex," jelas Budi.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, menyampaikan bahwa kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN terus berproses. Bahkan Taufik menjelaskan, tak menutup kemungkinan bahwa akan ada pengembangan untuk perkara ini.

Dia menjelaskan penyidik terus memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri sumber dana yang ditemukan dalam perkara tersebut. Dari hasil pendalaman sementara, uang yang disita diduga berkaitan dengan pengurusan mutasi atau rotasi jabatan serta layanan pertanahan di lingkungan ATR/BPN.

"Sedang dilakukan verifikasi sumber dananya dari mana. Karena memang ada beberapa fakta yang ditemukan saat ini bahwa uang-uang itu terkait dari pengurusan mutasi atau rotasi di lingkungan ATR/BPN, kemudian ada terkait dengan pengurusan layanan pertanahan baik HGU, HGB yang dilakukan di lingkungan ATR/BPN," ungkapnya.

Selain itu, KPK juga menemukan indikasi pengurusan layanan pertanahan lain yang melibatkan pihak swasta di luar PT Summarecon Agung Tbk. Temuan tersebut masih didalami dan berpeluang dikembangkan dalam penyidikan.

"Jadi ada beberapa yang sudah saat confirm kan ada dari PT Summarecon ya, beberapa yang di Bogor, tetapi kami juga melakukan identifikasi dari pengurusan layanan pertanahan lain yang tidak menutup peluang akan ada pengembangan penyidikan untuk perkara yang saat ini sedang berjalan," imbuhnya.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Selain itu, KPK mengusut dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga penerimaan yang dilakukan para oknum di Kementerian ATR/BPN ini berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya," jelas juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, seperti dikutip, Jumat (18/9).

Berikut daftar delapan tersangka dalam kasus ini:
1. Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN;
2. Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I;
3. Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon;
4. Arif Sugiyanto (ARF);
5. Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ);
6. Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta;
7. Erwin (ERW);
8. Muhammad Fakhry (MF).

(kuf/yld)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.