Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

KPK: Pemberantasan Korupsi Tak Hanya soal Penguatan Perampasan Aset, tapi Butuh Terobosan

"Dibutuhkan terobosan lain, seperti illicit enrichment, kemudian trading in influence, suap di sektor swasta, juga suap kepada pejabat asing," kata KPK. #newsupdate #update #news #text

Kumparan 3 menit baca 0 komentar
KPK: Pemberantasan Korupsi Tak Hanya soal Penguatan Perampasan Aset, tapi Butuh Terobosan
Foto: Kumparan

KPK menilai pengesahan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan lembaga antirasuah. Semangat tersebut mencakup pemberian efek jera kepada pelaku sekaligus pemulihan keuangan negara secara optimal.

"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (19/11).

Menurut Budi, perampasan aset sejalan dengan arah kerja KPK dalam memberantas korupsi. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memulihkan keuangan negara.

"Tentunya perampasan aset ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, yang tidak hanya concern soal bagaimana proses penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi ini memberikan efek jera kepada para pelaku, tapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara," ujarnya.

Budi menambahkan, KPK akan mempelajari dan menganalisis isi undang-undang tersebut, terutama pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi. Hal ini mengingat peran KPK tidak terlihat dalam undang-undang yang disahkan.

"KPK tentu nanti akan mempelajari dan menganalisis, ya, setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan," kata Budi.

Ia menegaskan, optimalisasi pemulihan aset atau asset recovery selama ini telah menjadi perhatian KPK dalam menangani perkara korupsi. Hal itu, menurutnya, terlihat dari penyitaan aset yang kerap dilakukan sejak tahap penyidikan.

Budi menjelaskan, aset yang disita pada tahap penyidikan dan kemudian dirampas untuk negara setelah perkara berkekuatan hukum tetap (inkrah) dapat dilelang. Hasil lelang tersebut digunakan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana.

"Artinya upaya-upaya pemulihan keuangan negara itu juga secara progresif KPK terus lakukan," ujarnya.

Namun, Budi menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penguatan perampasan aset. Upaya tersebut juga perlu diiringi terobosan lain, yakni kriminalisasi sejumlah delik dalam Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) yang belum diatur dalam hukum Indonesia. Keempat delik tersebut adalah illicit enrichment, trading in influence, suap di sektor swasta, dan suap kepada pejabat asing atau foreign bribery.

"Berkaitan dengan penguatan pemberantasan korupsi, tentu juga tidak hanya soal penguatan asset recovery atau perampasan aset, tapi juga dibutuhkan terobosan-terobosan lain termasuk soal kriminalisasi terhadap delik-delik yang sudah diatur dalam konvensi UNCAC, seperti illicit enrichment, kemudian trading in influence, kemudian suap di sektor swasta, dan juga suap kepada pejabat asing atau foreign bribery," papar Budi.

"Empat delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia ini juga menjadi diskursus yang menarik, ya, untuk kemudian ke depan menjadi poin-poin penguatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," sambungnya.

Reporter: Nabilah Siti Nurhikmah

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.