KPK Periksa 9 Kakantah di Kasus Suap ATR/BPN, Usut Dugaan Setoran

Jakarta -

KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah Kapala Kantor Pertanahan (Kakantah) di wilayah Jawa Timur (Jatim). Sejumlah Kakantah ini dipanggil untuk diperiksa terkait dugaan adanya setoran ke pejabat di Kementerian ATR/BPN terkait pengurusan tanah.

"(Terkait dugaan) setoran ke atas," ujar Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Budi juga mengatakan, penyidik akan mengonfirmasi para Kakantah terkait dengan penggeledahan yang dilakukan di sejumlah Kantah oleh petugas beberapa waktu lalu. Total ada sembilan Kakantah yang dipanggil, delapan di antaranya berasal dari Kantah wilayah Jatim. Delapan saksi diperiksa di Polda Jatim, sementara satu saksi lainnya diperiksa di gedung KPK.

"Termasuk untuk konfirmasi hasil geledah," jelas Budi.

Adapun sembilan Kakantah yang dipanggil sebagai berikut:
Pemeriksaan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur:
1. Rarif Setiawan - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (2025 s.d. Sekarang)
2. Wida Rahardian Aji - Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I (2025 s.d. Sekarang)
3. Agung Basuki - Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II (2026 s.d. Sekarang) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan (2025 s.d. Mei 2026)
4. Nursuliantoro - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (2025 s.d. Sekarang)
5. Nasep Vandi Sulistyo - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (2025 s.d. April 2026)
6. Mateus Joko Slameto - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto (2025 s.d. Sekarang)
7. Istanto Nurhidayat - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (2025 s.d. Sekarang)
8. Ir. M. Sochib Lutfi - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (2026 s.d. Sekarang)

Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK:
1. Budi Kristiyana - Kakantah Kabupaten Bogor I

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka. Selain terkait suap pengurusan HGB, KPK juga mengusut dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga penerimaan yang dilakukan para oknum di Kementerian ATR/BPN ini berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya," jelas juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, seperti dikutip, Jumat (18/9).

Berikut ini daftar delapan tersangka dalam kasus ini:
1. Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN;
2. Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I;
3. Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon;
4. Arif Sugiyanto (ARF);
5. Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ);
6. Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta;
7. Erwin (ERW);
8. Muhammad Fakhry (MF).

(kuf/yld)