Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

KPK Siap Bantu MPR Verifikasi Rekam Jejak Cawapres Pengganti Gibran

KPK ingin memastikan proses seleksi pejabat publik mengedepankan prinsip transparansi.

Liputan 6 3 menit baca 0 komentar
KPK Siap Bantu MPR Verifikasi Rekam Jejak Cawapres Pengganti Gibran
Foto: Liputan 6

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung rencana tim verifikasi untuk mengecek langsung kelengkapan data dan administrasi calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan KPK siap untuk memastikan rekam jejak dan integritas cawapres pengganti Gibran, sesuai dengan persyaratan yang diperiksa langsung tim verifikasi MPR.

"KPK terbuka dan mendukung langkah MPR untuk melakukan verifikasi langsung kepada sejumlah lembaga, termasuk KPK, dalam rangka memastikan rekam jejak dan integritas kandidat calon wakil presiden," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (21/11/2026).

"Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa proses seleksi pejabat publik berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas," sambungnya.

Salah satu pemenuhan persyaratan yang berkaitan dengan KPK adalah terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Budi mengatakan kepatuhan tidak hanya diukur dari ketepatan waktu penyampaian laporan, tapi juga dari kebenaran dan kelengkapan informasi harta kekayaan yang dilaporkan.

"Sebab, LHKPN bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen pencegahan korupsi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara atas kepemilikan harta kekayaannya," jelasnya.

Kepatuhan dalam pelaporan LHKPN, kata Budi, juga dapat menjadi salah satu indikator komitmen seseorang terhadap upaya pencegahan korupsi. Karena itu, KPK menilai komitmen tersebut perlu ditunjukkan secara konsisten.

"Jadi bukan hanya pada saat awal menjabat atau ketika mengikuti proses pencalonan, tetapi juga melalui pelaporan secara periodik setiap tahun selama menduduki jabatan publik," ucapnya.

"KPK berharap, transparansi dan kepatuhan pelaporan LHKPN menjadi bagian dari budaya integritas para penyelenggara negara, sekaligus modal penting dalam membangun kepercayaan publik," imbuh Budi.

Tim Verifikasi Cawapres Dibagi 3 Pokja

Tim verifikasi calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka membagi tugas pemeriksaan persyaratan calon ke dalam tiga kelompok kerja (pokja).

Tim juga akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen.

Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat yang tergabung dalam tim verifikasi, Hinca IP Pandjaitan XIII, mengatakan pembagian tugas tersebut merupakan hasil rapat tim verifikasi pada Jumat (20/11/2026).

"Bahas tentang program kerjanya tim verifikasi. Oke. Dibagi tiga pokja. Pokja satu, pokja dua, pokja tiga. Masing-masing itemnya detail lah gitu ya. Dan kemudian orang-orangnya," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Hinca menjelaskan, setiap pokja memiliki tanggung jawab memeriksa persyaratan calon wakil presiden sesuai bidang yang telah dibagi.

Dia sendiri mendapat tugas di pokja dua, yang antara lain berkaitan dengan pemeriksaan persyaratan melalui lembaga seperti pengadilan dan KPK.

"Saya termasuk di pokja dua gitu. Jadi nanti verifikasi pada syarat-syarat yang bidang saya," ujarnya.

"Misalnya kalau saya itu tentang yang ke pengadilan, gitu ya. Yang ke yang ke KPK begitu," sambungnya.

Hinca memastikan pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap dokumen administrasi. Tim verifikasi juga akan turun langsung untuk mengecek persyaratan yang membutuhkan pemeriksaan faktual.

"Iya, kan tadi kubilang kan. Nanti kita akan ke lapangan. Ada ceklisnya. Ini lengkap, ini ke lapangan gitu," jelasnya.

Menurut Hinca, tim memiliki waktu tujuh hari untuk menyelesaikan seluruh proses verifikasi.

"Untuk kerjanya? 7 hari," katanya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.