JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal mematuhi dan melaksanakan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset setelah disahkan DPR. KPK sebagai lembaga penegak hukum wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (20/11/2026).
Budi menyebut, UU Perampasan Aset sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan KPK, khususnya dalam memberikan efek jera kepada para pelaku.