Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

KPK Tegaskan Penyadapan Ilegal Jenderal Polisi Tak Terkait Kebocoran OTT

Sebelumnya, Kapolri menyebut KPK turut jadi sasaran penyadapan jenderal polisi.

Liputan 6 3 menit baca 0 komentar
KPK Tegaskan Penyadapan Ilegal Jenderal Polisi Tak Terkait Kebocoran OTT
Foto: Liputan 6

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan upaya penyadapan ilegal yang dilakukan para jenderal polisi tidak berkaitan dengan kebocoran informasi penyelidikan dan operasi tangkap tangan (OTT) yang dialami lembaga antirasuah.

Hal itu dikatakan oleh Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam menyikapi keberadaan lembaga antirasuah sebagai salah satu target penyadapan ilegal.

"Ini tentunya sudah menjadi ranah aparat penegak hukum (APH) lain-lain yang sudah saat ini berjalan. KPK tentu menghormati apa yang sudah dilakukan oleh APH lain," kata Taufik dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/11/2026).

"Apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kebocoran-kebocoran yang sebetulnya sudah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kedeputian Penindakan, baik di penyelidikan, Direktorat Penyidikan, yang terkait isu-isu adanya kebocoran itu sudah diklarifikasi," sambungnya.

Sampai saat ini, kata Taufik, kebocoran informasi OTT yang baru terkonfirmasi hanya lah dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Perkara itu menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro dan Setya Budi Dias Oktavianto (Iptu Dias), seorang staf administrasi KPK (sekaligus anggota Polri).

"Sampai saat ini pun ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya, yang saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan, dan segera dilimpahkan ke persidangan begitu," jelas Taufik.

"Sehingga untuk hal-hal yang terkait kebocoran-kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan oleh APH lain itu tidak ada kaitannya dengan yang ada di kegiatan di KPK gitu. Tetapi pastinya ketika memang ada informasi yang menyangkut perkara yang ada di KPK sendiri, tentu itu akan menjadi ranah di KPK," imbuhnya.

Kapolri Sebut KPK Ikut Disadap

Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa penyadapan ilegal ternyata bukan hanya menargetkan Presiden Prabowo Subianto. KPK disebut turut jadi sasaran penyadapan oleh para tersangka, termasuk eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

“Berdasar hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian, dan lembaga,” kata Suyudi dalam rapat kerja di Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

“Pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” imbuhnya.

Daftar sasaran tersebut, kata Suyudi, merupakan bagian dari materi penyidikan yang tengah berlangsung.

“Tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” jelas dia.

Adapun dalam perkara ini Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Selain eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Polri juga menahan eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.