Jakarta -
Tim verifikasi cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka yang dibentuk MPR akan melakukan pengecekan atau verifikasi langsung ke lapangan untuk Cawapres yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto nantinya. Salah satu verifikasi lapangan yang dilakukan dengan mendatangi KPK.
Merespons rencana tim verifikasi cawapres tersebut, pihak KPK mengatakan sangat terbuka. KPK menyampaikan mendukung penuh langkah tersebut dalam rangka memastikan rekam jejak dan integritas kandidat calon wakil presiden.
"KPK terbuka dan mendukung langkah MPR untuk melakukan verifikasi langsung kepada sejumlah lembaga, termasuk KPK, dalam rangka memastikan rekam jejak dan integritas kandidat calon Wakil Presiden," terang Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Budi mengatakan, verifikasi yang dilakukan merupakan langkah penting dalam memastikan proses seleksi pejabat publik berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Termasuk salah satunya melalui pengecekan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Dia mengatakan, kepatuhan dalam LHKPN ini bisa dilihat bukan hanya diukur dari ketepatan waktu penyampaian laporan, tetapi juga dari kebenaran dan kelengkapan informasi harta kekayaan yang dimiliki cawapres. Dia menjelaskan, LHKPN bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tapi juga instrumen pencegahan korupsi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara atas kepemilikan harta kekayaannya.
"Kepatuhan dalam pelaporan LHKPN juga dapat menjadi salah satu indikator komitmen seseorang terhadap upaya pencegahan korupsi. Karena itu komitmen tersebut perlu ditunjukkan secara konsisten, bukan hanya pada saat awal menjabat atau ketika mengikuti proses pencalonan, tetapi juga melalui pelaporan secara periodik setiap tahun selama menduduki jabatan publik," ujar Budi.
"KPK berharap, transparansi dan kepatuhan pelaporan LHKPN menjadi bagian dari budaya integritas para penyelenggara negara, sekaligus modal penting dalam membangun kepercayaan publik," imbuhnya.
Sebelumnya, tim verifikasi cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka yang dibentuk MPR menggelar rapat. Hasilnya, tim verifikasi ini akan dibagi menjadi tiga kelompok kerja (pokja).
"Bahas tentang program kerjanya tim verifikasi. Oke. Dibagi tiga pokja. Pokja satu, pokja dua, pokja tiga. Masing-masing item-nya detail lah gitu ya. Dan kemudian orang-orangnya," kata anggota tim verifikasi Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, usai rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).
Hinca menyebut tim verifikasi juga akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hinca sendiri tergabung dalam salah satu pokja tim verifikasi tersebut.
"Misalnya kalau saya itu tentang yang ke pengadilan, gitu ya. Yang ke yang ke KPK begitu," ucapnya.
Hinca menjelaskan bahwa tim verifikasi akan turun langsung ke lapangan. Tim verifikasi memiliki waktu tujuh hari kerja.
"Iya, kan tadi kubilang kan. Nanti kita akan ke lapangan. Ada ceklisnya. Ini lengkap, ini ke lapangan gitu," ujarnya.
Sementara itu, anggota tim verifikasi Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, menyebut rapat berkaitan dengan pembagian tugas. Hidayat mengatakan pemeriksaan akan didasari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persyaratan usia dan dokumen pendidikan calon.
"Ya, prinsipnya sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang MD3, Undang-Undang tentang Keputusan KPU, termasuk masalah persyaratan umur, itu menjadi bagian dari yang harus diverifikasi. Termasuk ijazah tentu saja harus diverifikasi," ujar Hidayat.
(kuf/lir)