JAKARTA, iNews.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengusulkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi lembaga pengelola dana cadangan pesangon pekerja. Usulan ini dinilai lebih rasional karena pemerintah dapat memanfaatkan lembaga yang sudah ada tanpa perlu membentuk organisasi baru.
Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, terdapat tiga opsi lembaga yang berpotensi ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon. Ketiganya, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau membentuk lembaga khusus.
Menurutnya, pengelolaan melalui BPJS Ketenagakerjaan berpotensi membutuhkan perubahan pada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS. Pasalnya, dana cadangan pesangon merupakan kewajiban pengusaha yang berbeda dengan program jaminan sosial.