Yogyakarta, CNN Indonesia --
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengumpulkan pimpinan 13 perguruan tinggi di wilayahnya untuk membahas dinamika situasi Yogyakarta setelah kericuhan di ujung demo 10 November lalu.
Dalam pertemuan itu, Sri Sultan memastikan menjaga ruang demokrasi dan mendorong penyampaian aspirasi dan pengamanan yang damai.
Pertemuan berlangsung di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (16/11/2026) malam. Dalam keterangan yang dibagikan Humas Pemda DIY, pimpinan perguruan tinggi yang hadir berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), UPN "Veteran" Yogyakarta, UIN, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Sanata Dharma (USD).
Selain itu, hadir pula perwakilan STPMD APMD, Universitas Widya Mataram (UWM), Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Sultan memastikan kebebasan masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam menyampaikan aspirasi tetap dijamin. Menurutnya, tidak ada alasan untuk menghambat demokratisasi di Yogyakarta.
Meski demikian, Raja Keraton Yogyakarta itu meminta masyarakat tetap berkoordinasi dengan kepolisian ketika hendak menggelar demonstrasi, terutama di kawasan strategis.
"Saya tidak mencegah demokratisasi. Mau di Malioboro silakan, tetapi karena statusnya di situ kawasan strategis pertokoan, ada Istana Negara dan sebagainya, mohon kalau mau demonstrasi tetap memberitahu polisi," kata Sri Sultan.
Sultan juga mendorong pimpinan perguruan tinggi untuk membangun komunikasi dengan mahasiswa agar penyampaian aspirasi berlangsung secara damai.
Ia menyatakan siap membantu menjembatani koordinasi apabila pihak kampus menghadapi kendala.
Pada kesempatan itu--dikutip dari rilis Humas Pemprov DIY--Wakil Rektor UGM Arie Sujito mengatakan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga situasi Yogyakarta tetap kondusif. Namun, tegasnya, hal itu dilakukan dengan tanpa membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Arie mengatakan pihaknya mendorong demokrasi harus tetap berjalan, tetapi segala bentuk kekerasan perlu dicegah.
"Demokrasi harus jalan, tetapi kekerasan harus dicegah. Kita punya kepentingan yang sama untuk menjaga Yogyakarta, kampus kita, masyarakat sipil," kata Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM tersebut.
Ia mengingatkan kepada semua pihak agar upaya menjaga keamanan Yogyakarta tidak boleh mengorbankan nilai-nilai demokrasi. Penyelesaian persoalan harus mengedepankan dialog dan pendekatan tanpa kekerasan, sekaligus memastikan mahasiswa terlindungi dari benturan.
"Menjaga suasana Jogja aman itu jangan sampai mencederai demokrasi dengan benturan, dengan pelibatan instrumen kekerasan dari siapa pun. Karena itu, kita jaga supaya cara kita menyelesaikan masalah melalui dialog, non-violence, dan saling melindungi," tegas Arie.
[Gambas:Video CNN]
Dalam rilis yang sama, pada pertemuan itu Wakil Rektor UPN 'Veteran' Yogyakarta Hendro Widjanarko, mengatakan perguruan tinggi berkomitmen menjaga situasi DIY tetap aman dan kondusif. Salah satu upayanya dengan mengimbau mahasiswa mematuhi ketentuan yang berlaku saat menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi.
"Kami selalu mengimbau mahasiswa ketika melakukan aksi itu sesuai dengan ketentuan," papar Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama UPN Jogja tersebut.
Selain mengingatkan mahasiswa untuk mematuhi aturan, pihaknya juga membuka ruang dialog agar aspirasi mereka dapat disampaikan dan dijembatani kepada pihak terkait.
"Kami tetap mengajak dialog mahasiswa, memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Kita ajak komunikasi, apa yang mereka ingin sampaikan itu sampaikan dulu ke kampus. Sehingga kami nanti akan menjembatani arahnya ke mana. Jadi aspirasinya itu tetap tersampaikan, kalau bisa nanti bisa disampaikan lewat kampus," tutur Hendro.
(kum/kid)