Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Laporan Save the Children: Hampir 1 dari 4 Anak Hidup di Wilayah Konflik

Akses bantuan kemanusiaan yang dihalangi, penculikan, dan kekerasan seksual menjadi pelanggaran terhadap anak yang meningkat tajam dalam setahun terakhir.

Detik 3 menit baca 0 komentar
Laporan Save the Children: Hampir 1 dari 4 Anak Hidup di Wilayah Konflik
Foto: Detik

London -

Jumlah anak yang tinggal di wilayah konflik mencapai rekor tertinggi pada 2025. Hal ini terungkap dalam laporan terbaru organisasi kemanusiaan Save the Children pada Kamis (19/11).

Dalam laporan terbaru seri Stop the War on Children, organisasi itu mencatat sekitar 589 juta anak di seluruh dunia hidup di wilayah konflik. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 1990. Jumlahnya juga lebih dari dua kali lipat dibandingkan pertengahan 1990-an.

"Bagi jutaan anak, rasa takut, kekerasan, dan pengungsian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari," kata Direktur Utama Save the Children Jerman, Florian Westphal.

Menurutnya, temuan ini harus menjadi "peringatan" bagi masyarakat internasional.

Tempat anak-anak hidup di tengah konflik

Laporan tersebut menemukan bahwa sekitar dua dari lima anak di Afrika dan Asia Barat tinggal di wilayah konflik pada 2025. Afrika sendiri menyumbang 44% dari seluruh anak yang hidup di wilayah konflik di dunia.

Di Asia Barat, sekitar 40,2% anak tinggal di wilayah konflik pada 2025. Artinya, hampir dua dari lima anak di kawasan tersebut terdampak konflik. Jumlahnya juga meningkat tajam, yakni hampir 29% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 52 juta anak pada 2024, angkanya naik menjadi 67 juta pada 2025.

Sementara itu, jumlah anak yang terdampak konflik di Afrika meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam 15 tahun terakhir. Proporsinya naik dari 12% pada 2010 menjadi 39% pada 2025.

Pelanggaran berat terhadap anak di wilayah konflik meningkat

Laporan tersebut mencatat lonjakan tajam kasus penghalangan bantuan kemanusiaan.

Pada 2025, tercatat 8.322 kasus penghalangan akses bantuan kemanusiaan bagi anak. Angka ini meningkat 16 kali lipat dalam satu dekade. Pada 2015, tercatat 509 kasus. Sementara itu, hanya ada delapan kasus ketika PBB membentuk Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan (Monitoring and Reporting Mechanism/MRM) pada 2005.

Wilayah Palestina mencatat sebagian besar kasus tersebut. Sebesar 5.946 insiden atau lebih dari 70% dari seluruh kasus yang terverifikasi di dunia.

"Penghalangan akses bantuan kemanusiaan menjadi pelanggaran yang paling banyak mengubah pola keseluruhan pelanggaran terhadap anak dan mengalami peningkatan paling tajam," tulis laporan tersebut.

Menurut laporan itu, penghalangan akses bantuan kemanusiaan menyumbang sekitar 2% dari seluruh pelanggaran berat terhadap anak pada 2015. Pada 2025, proporsinya meningkat menjadi lebih dari 21%. Pelanggaran ini pun menjadi yang paling sering tercatat. Hanya kedua setelah pembunuhan dan cedera terhadap anak.

Pelanggaran berat yang masuk dalam kategori MRM juga mencakup perekrutan anak oleh kelompok bersenjata, kekerasan seksual, penculikan, serta serangan terhadap sekolah dan rumah sakit.

Wilayah dengan kasus pelanggaran terhadap anak terbanyak

Secara keseluruhan, PBB mencatat 38.967 kasus pelanggaran berat terhadap anak pada 2025.

Angka ini merupakan jumlah tahunan tertinggi kedua sejak MRM dibentuk. Rekor tertinggi masih tercatat pada 2024, dengan 41.763 kasus.

Lebih dari separuh kasus terjadi di tiga wilayah, yakni Palestina, Republik Demokratik Kongo, dan Nigeria. Palestina sendiri mencatat 12.449 pelanggaran terverifikasi atau hampir sepertiga dari seluruh kasus.

Selain penghalangan akses bantuan kemanusiaan, sejumlah pelanggaran terhadap anak yang tercatat sepanjang 2025 meliputi:

  • Sebanyak 14.224 anak tewas atau terluka akibat konflik.

  • Sejumlah 5.128 kasus penculikan anak, jumlah tertinggi sepanjang pencatatan.

  • Sebanyak 1.787 kasus kekerasan seksual, meningkat 71% dalam satu dekade terakhir.

  • Sejumlah 2.930 serangan terhadap sekolah dan rumah sakit. Angka ini meningkat selama lima tahun berturut-turut.

Wilayah Palestina mencatat jumlah serangan tertinggi terhadap sekolah dan rumah sakit, yakni 837 kasus. Ukraina menyusul dengan 643 kasus. Kedua wilayah tersebut menyumbang lebih dari separuh kasus tercatat sedunia.

Lonjakan kasus kekerasan seksual tertinggi tercatat di Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) dan Sudan. Di RD Kongo, jumlah kasus meningkat dari 358 pada 2024 menjadi 592 pada 2025. Sementara itu, di Sudan, angkanya naik dari 74 menjadi 193 kasus.

Sekitar 86% dari seluruh kasus kekerasan seksual tersebut tercatat di wilayah konflik di Afrika.

"Anak-anak berhak hidup bebas dari kekerasan. Untuk mengubah keadaan ini, diperlukan keputusan politik yang mengutamakan keselamatan anak serta komitmen berkelanjutan untuk mengakhiri perang terhadap anak-anak," demikian pernyataan Save the Children.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Felicia Salvina

Editor: Ayu Purwaningsih

(nvc/nvc)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.