Jakarta -
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengusulkan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait penyadapan. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk memperjelas kewenangan hingga sanksi bagi pihak yang melanggar.
Legislator Dorong RUU Penyadapan, Atur Kewenangan hingga Sanksi Pelanggar
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, usulkan RUU penyadapan untuk atur kewenangan dan sanksi. Ia dorong pengawasan agar tak langgar hak privasi.
"Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya," kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
TB Hasanuddin menyebut mekanisme kewenangan penyadapan mesti diatur melalui undang-undang. Ia berharap usulan tersebut dapat ditindaklanjuti menyikapi kasus penyadapan ilegal oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit ke Presiden Prabowo Subianto.
"Karena itu, kewenangan serta mekanismenya harus diatur secara jelas melalui undang-undang," kata TB Hasanuddin.
"Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya," tambahnya.
Ia menilai kewenangan penyadapan yang dimiliki Polri, TNI, BIN, KPK, BNPT, dan Kejaksaan Agung harus disertai pembatasan serta pengawasan yang jelas. Ia menyebut setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum.
"Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya. Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan," kata dia.
TB Hasanuddin mendorong penguatan pengawasan untuk memastikan penyadapan tidak melanggar hak privasi. Ia menyebut RUU tersebut akan mengatur soal kewenangan lembaga, perizinan hingga sanksi bagi pelanggar.
"UU khusus Penyadapan harus mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan," imbuhnya.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
(dwr/dwr)
