Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Legislator Gerindra Minta RUU Penyadapan Batasi Ketat Kewenangan Aparat

Anggota DPR Bimantoro Wiyono mengatakan RUU Penyadapan harus mengatur tegas kewenangan penyadapan. Dia mengatakan regulasi itu harus mencegah abuse of power.

Detik 2 menit baca 0 komentar
Legislator Gerindra Minta RUU Penyadapan Batasi Ketat Kewenangan Aparat
Foto: Detik

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, mengatakan RUU Penyadapan harus mengatur tegas terhadap kewenangan penyadapan. Dia mengatakan regulasi tersebut harus bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Dia mengatakan pembahasan RUU Penyadapan harus mampu menyeimbangkan tiga kepentingan utama, yakni menjaga keamanan negara, mendukung penegakan hukum, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Bimantoro memahami penyadapan merupakan salah satu instrumen penting dalam mengungkap berbagai kejahatan serius, seperti terorisme, korupsi, kejahatan terorganisir, hingga kejahatan siber. Namun, menurutnya, kewenangan itu tak boleh dijalankan tanpa batas.

"Jangan sampai kewenangan penyadapan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara dan penegakan hukum justru menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Kita harus memastikan ada batasan yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban," kata dia dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Bimantoro juga menyoroti polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama yang sempat menjadi perhatian publik, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai persoalan tersebut perlu dievaluasi secara serius dan transparan, khususnya menyangkut dasar hukum, kewenangan, serta tujuan penyadapan

"Kami dari Fraksi Partai Gerindra merasa sangat tersinggung ketika pimpinan tertinggi kami menjadi objek utama dalam persoalan yang mencuat tersebut. Karena itu, persoalan ini harus dijelaskan secara terang. Apa dasar kewenangannya dan apa kepentingannya? Jangan sampai praktik penyadapan justru menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan," ujarnya.

Lebih lanjut, Bimantoro mengatakan penyadapan harus berlandaskan prinsip legalitas, tujuan yang sah (legitimate aim), kebutuhan mendesak (necessity), serta proporsionalitas (proportionality). Menurutnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tak boleh dijadikan alasan untuk melakukan penyadapan secara sewenang-wenang.

Dia berharap RUU Penyadapan bisa memberi kepastian hukum bagi aparat. Selain itu, juga diharapkan menjamin perlindungan privasi masyarakat melalui mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif.

"RUU ini harus menjadi instrumen untuk memperkuat keamanan negara sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan. Jangan sampai hukum memberikan kekuasaan tanpa batas kepada siapa pun," pungkasnya.

(amw/dhn)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.