Legislator PKS: Hak Menyatakan Pendapat Langkah Konstitusional untuk Makzulkan Gibran

Anggota DPR RI Yanuar Arif membentangkan poster desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI (Instagram Fraksi PKS DPR)

JawaPos.com - Dorongan penggunaan hak menyatakan pendapat DPR RI terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dinilai merupakan bagian dari mekanisme konstitusional.

Dia menambahkan, hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo menekankan pentingnya hak menyatakan pendapat atas dorongan pemakzulan terhadap Gibran.

Sebab, persoalan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) bukan lagi dalam ranah sengketa proses pemilihan umum (pemilu). 

Sebab, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden untuk menjalankan pemerintahan.

"Ya, karena kan ini sebuah mekanisme yang tersedia, ya, disediakan oleh undang-undang dasar. Putusan MK mengatakan bahwa ini bukan lagi rezimnya proses pemilihan," kata Yanuar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).

Menurut dia, setelah pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dilantik, mekanisme yang berlaku adalah pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap presiden maupun wakil presiden.

"Ya, jadi Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran itu proses pemilu sudah selesai. Beliau sudah dilantik dan beliau sekarang menjadi presiden dan wakil presiden. Maka, rezim sekarang adalah rezim pemerintahan. Dan itu diawasi oleh DPR," jelasnya.