Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyiapkan perlindungan dan layanan pemulihan bagi 30 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diungkap Polda Metro Jaya dalam tujuh perkara.
Bantuan yang disiapkan tidak hanya berupa perlindungan selama proses hukum, tetapi juga mencakup layanan medis, rehabilitasi psikologis, hingga bantuan psikososial sesuai kebutuhan masing-masing korban.
Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengatakan, penanganan korban TPPO membutuhkan kerja sama antarlembaga agar hak-hak korban dapat terpenuhi.
"Terkait dengan yang tadi disampaikan Ibu Direktur PPA PPO, tentu kami sangat mengapresiasi kinerja dari Polda Metro Jaya dan ini salah satu bentuk kolaborasi yang sangat positif bahwa keterlibatan antar lembaga ini diperlukan untuk bisa saling melindungi korban yang tadi disampaikan sebanyak 30 orang korban," kata Wawan dalam konferensi pers.
Wawan menjelaskan, melalui program bantuan psikososial, LPSK juga dapat memberikan dukungan kepada korban maupun keluarganya. Bantuan tersebut antara lain berupa modal usaha dan biaya hidup sementara selama proses hukum berlangsung.
Selain itu, korban yang membutuhkan dapat mengakses layanan medis dan psikologis untuk membantu proses pemulihan setelah mengalami tindak pidana perdagangan orang.
Korban TPPO Berhak atas Restitusi dan Kompensasi
Selain layanan pemulihan, Wawan menjelaskan korban TPPO juga memiliki hak untuk memperoleh restitusi dan kompensasi.
Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban. Sementara kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara.
Menurut Wawan, hak kompensasi bagi korban TPPO telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Namun, aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah masih dalam proses penyusunan.
"Jadi selain kemudian korban dari pelanggaran HAM berat, terorisme, TPPO sekarang juga berhak atas kompensasi. Namun sampai sekarang ini kita masih menyusun peraturan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang tersebut," ujarnya.
Wawan menambahkan, keluarga korban tetap dapat mengakses sejumlah program pemulihan dari LPSK meskipun belum memperoleh pembayaran restitusi secara langsung. Pemberian bantuan tersebut disesuaikan dengan persyaratan dan hasil asesmen LPSK.
Dalam kesempatan yang sama, Wawan mengungkapkan LPSK telah menerima 15.836 permohonan perlindungan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 271 permohonan berasal dari korban TPPO.
Salah satu kelompok yang menjadi perhatian LPSK adalah pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan atau ditempatkan secara nonprosedural. Malaysia menjadi salah satu negara tujuan yang banyak disebut dalam permohonan perlindungan terkait TPPO.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
