MA Batalkan Suket SMA Gibran: Ini Kepentingan Bangsa, Bukan Kontestan Belaka

Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) telah menyatakan surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. MA menyebut putusan tersebut bukan sekadar kepentingan kontestan pemilu.

Dilihat dari salinan putusan nomor 742 K/TUN/2026, Selasa (10/11/2026), MA awalnya menyatakan judex facti atau PTUN Jakarta telah salah menerapkan hukum saat mengadili gugatan yang diajukan Subhan tersebut.

MA menyebut PTUN mempunyai kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi yang terjadi. MA menyebut pelanggaran administrasi yang terjadi bukan sekadar kepentingan kontestan Pilpres belaka, melainkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

"Pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekedar kepentingan kontestan belaka akan tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang yang mempunyai hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat," ujar MA.

MA menyebut Subhan selaku penggugat dan pemohon kasasi merupakan warga yang punya hak pilih dan dipilih dalam Pemilu. Sehingga, kata MA, kepentingannya harus dilindungi.

"Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal mana kepentingan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tersebut merupakan kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi oleh hukum," ujar MA.

MA menyatakan perlindungan hukum itu harus diberikan dalam rangka menegakkan aturan pelaksanaan Pemilu. Termasuk soal syarat sebagai calon Wakil Presiden yang diatur dalam UU Pemilu.

"Dalam rangka menegakkan hukum dalam pelaksanaan Pemilu terkait persyaratan untuk menjadi calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang," ujarnya.

(haf/imk)