Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kejaksaan Agung segera melimpahkan perkara tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Mohammad Riza Chalid, ke pengadilan untuk disidangkan tanpa kehadiran terdakwa atau in absentia.
Desakan itu disampaikan melalui somasi yang dilayangkan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada Jampidsus Kejagung pada Selasa (17/11).
"Kami mendesak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk dapat melimpahkan perkara Tersangka Riza Chalid ke pengadilan agar dapat dilakukan sidang in absentia sebagai bentuk keseriusan dalam menuntaskan suatu perkara atas dugaan tindak pidana korupsi yang diduga telah dilakukan oleh Riza Chalid serta untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkara tersebut," tulis Boyamin dalam keterangannya, Selasa (17/11).
Dalam somasinya, Boyamin turut mengungkap dugaan Riza Chalid pernah masuk ke Indonesia menggunakan paspor negara lain dengan nama Abdul Kareem. Perjalanan itu disebut terjadi pada 15 Mei 2023, saat Riza diduga bepergian ke Balikpapan, Kalimantan Timur.
Boyamin juga menyebut Riza kembali ke Kuala Lumpur, Malaysia, pada 16 Mei 2023 menggunakan pesawat Malaysia Airlines dengan penerbangan langsung dari Balikpapan.
Selain itu, Boyamin menduga Riza telah mengubah penampilannya untuk menghindari pelacakan. Kumis Riza disebut sudah dicukur hingga terlihat klimis. Riza juga tampak masih menggunakan masker dan topi.
"Melihat kelicinannya maka sudah semestinya dilakukan sidang in absentia," tegasnya.
Perkara yang Menjerat Riza Chalid
Kejagung menetapkan Mohammad Riza Chalid sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 pada 10 Juli 2025.
Dalam perkara tersebut, Riza diduga berperan sebagai aktor intelektual. Kejagung kemudian menetapkannya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 19 Agustus 2025 setelah tiga kali dipanggil penyidik, tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut.