Surabaya, CNN Indonesia --
Sejumlah kelompok masyarakat sipil di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Surabaya Sadar, menggelar demonstrasi peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (22/10) sore.
Sebelum memadati area depan Grahadi, ratusan peserta aksi yang kompak mengenakan pakaian serba hitam ini terlebih dahulu melakukan longmars dari Tugu Bambung Runcing di Jalan Panglima Sudirman, menuju Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo.
Setibanya di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB, massa langsung membentuk barisan melingkar di Jalan Gubernur Suryo.
Mereka secara bergantian menyampaikan orasi dan aspirasinya, sembari membentangkan berbagai spanduk bernada protes seperti 'All Eyes on Karhutla', 'Surabaya Sadar', 'Cukup 2 Tahun', dan 'BBM Langka'.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Daniel Situmorang mengatakan, demonstrasi ini merupakan gerakan kolektif akar rumput yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil.
Para demonstran sengaja turun ke jalan tanpa membawa bendera atau atribut organisasi masing-masing untuk menunjukkan leburnya identitas kelompok menjadi satu gerakan solidaritas bersama.
"Ini gerakan kolektif dari aliansi persatuan dari mahasiswa, ada juga dari serikat pekerja, terus ada juga dari kaum buruh dan masyarakat sipil lainnya," kata Daniel di sela aksi.
Dalam penyampaian aspirasinya, massa secara tegas menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap dua tahun jalannya roda pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka menilai kebijakan yang diterapkan selama ini belum memberikan dampak positif yang nyata, melainkan justru memunculkan berbagai persoalan baru di tengah masyarakat.
Massa juga menyoroti krisis lingkungan hidup, khususnya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini sedang melanda wilayah Kalimantan, Sumatra, hingga Papua.
Mereka mendesak agar pemerintah segera menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Mengingat jatuhnya korban jiwa dan penderitaan warga akibat infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
"Karhutla yang masih terjadi di Kalimantan, Sumatra, di Papua, di Merauke dan lain sebagainya, kami menuntut itu untuk ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional. Enggak usah tetek bengek administratif kalau mau ditetapkan harus begini dulu, harus begini dulu. Nyawa sudah melayang," ujarnya.
Untuk mengamankan jalannya aksi, pihak kepolisian telah memasang kawat berduri di depan Gedung Grahadi dan menyiagakan sejumlah personel serta kendaraan taktis pemecah konsentrasi massa di sekitar lokasi.
Merespons pengamanan ketat tersebut, pihak demonstran justru menyindir bahwa fasilitas dan sumber daya negara itu sebaiknya dikerahkan ke titik-titik krisis lingkungan.
"Jadi menurut saya itu water cannon yang ada di situ ya, ketimbang nembak massa aksi, mending dikirim tuh ke Kalimantan, tembakin tuh hutan yang terbakar," sebut Daniel yang juga aktivis BEM Unair tersebut.
Massa aksi menegaskan sejak awal tidak memiliki niat atau target untuk berdialog dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di dalam gedung tersebut.
Mereka berencana membubarkan diri secara tertib apabila situasi dinilai sudah tidak kondusif, namun memastikan bahwa gelombang protes ini akan terus berlanjut.
"Tapi bisa saya pastikan ini bukan aksi terakhir. Masih akan ada aksi lagi ke depannya dan kami akan tetap ada dan berlipat ganda," kata Daniel.
Dampak buruk dari kebakaran hutan ini turut dirasakan dan disuarakan langsung oleh peserta aksi asal Kalimantan Timur yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Muhammad Athar Farizi.
Athar sempat menyampaikan orasinya di tengah massa aksi. Ia bahkan terlihat emosional hingga terisak. Dirinya mengingat peristiwa dan dampak karhutla yang saat ini dirasakan keluarganya.
Ia membeberkan, keluarganya serta warga sekitar di daerah asalnya sangat menderita akibat paparan asap pekat karhutla yang melumpuhkan aktivitas sehari-hari.
"Kondisi keluarga saya di Kalimantan, untuk sehari-harinya, pekerjaan, kondisi pernapasan mereka yang paling terganggu," kata
Athar.
Ia pun merasa sangat kecewa dengan sikap lamban dan abai para pemangku kebijakan, baik di tingkat pemerintahan daerah maupun pusat. Ia menilai pemerintah seolah menutup mata terhadap penderitaan rakyat.
"Kalian di istana, di kantor-kantor bupati, di kantor wali kota, kantor gubernur, itu cuman dapat enaknya doang. Kami masyarakat kecil ini yang merasakan dampaknya," kata Athar.
Aksi kemudian diakhiri dengan pemasangan kain spanduk berkelir putih bertuliskan empat tuntutan massa aksi di Patung Gubernur Suryo di tengah Taman Apsari Surabaya, seberang Gedung Grahadi.
(kid/frd/kid)
