Jakarta -
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani merespons usulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk ke dalam kurikulum sekolah. Dia menilai usulan tersebut perlu dikaji, mulai dari urgensi hingga implikasinya terhadap proses pembelajaran.
"Menurut saya, kita perlu memastikan terlebih dahulu apakah usulan Kepala BGN agar MBG masuk ke dalam kurikulum sekolah memang benar disampaikan dan apa substansi yang dimaksud. Jika benar, usulan tersebut perlu dikaji secara serius, baik dari sisi urgensi, tujuan, maupun implikasinya terhadap proses pembelajaran" kata Lalu kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).
Menurut Lalu, pemenuhan gizi peserta didik memang penting untuk mendukung kualitas pendidikan. Namun, hal itu tidak serta-merta harus menjadikan MBG sebagai mata pelajaran atau bagian tersendiri dari kurikulum.
"Pada prinsipnya, kami memandang bahwa pemenuhan gizi peserta didik, penting untuk mendukung kualitas pendidikan, tetapi tidak serta-merta harus menjadikan MBG sebagai mata pelajaran atau bagian tersendiri dari kurikulum. Jika tujuannya adalah meningkatkan pemahaman tentang gizi seimbang, pola makan sehat, dan pembentukan perilaku hidup sehat, hal itu dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran yang sudah ada tanpa menambah beban kurikulum," ujarnya.
Meski usulan itu memungkinkan secara kebijakan, namun tetap harus ada kajian. Dia mengatakan jangan sampai usulan tersebut menjadi beban.
"Secara kebijakan, hal tersebut memungkinkan, tetapi harus dikoordinasikan dengan kementerian yang membidangi pendidikan dan dikaji berdasarkan kebutuhan peserta didik serta efektivitas pembelajaran. Jangan sampai kurikulum justru dibebani agenda program, sementara fokus utama pendidikan adalah penguatan kompetensi, karakter, dan kualitas pembelajaran," imbuhnya.
Perlu Kajian Empiris
Dihubungi terpisah, anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP Bonnie Triyana juga meminta usulan itu dikaji. Mulanya Bonnie menekankan pentingnya melakukan riset empiris agar mengetahui penyebab mengapa masyarakat mengonsumsi makanan yang kurang bergizi.
Bonnie mengatakan, penelitian diperlukan untuk memastikan apakah persoalan pemenuhan gizi disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat atau keterbatasan kemampuan ekonomi untuk membeli makanan bergizi.
"Ide ini harus didukung oleh riset empiris kenapa orang banyak makannya nggak bergizi. Apakah karena mereka tidak punya pengetahuan atau orang tua mereka nggak punya kemampuan beli makan yang bergizi," kata Bonnie kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).
Menurutnya, pengetahuan tentang makanan bergizi saja tidak cukup. Sebab, bila orang tua tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menyediakan makanan bergizi, maka kebutuhan gizi pada anak tak akan cukup.
"Kalau punya pengetahuan makan yang bergizi tanpa dibarengi dengan kemampuan ekonomi sih orang tuanya yang mampu menyediakan makan bergizi buat anaknya bagaimana anak-anak kita bisa makan yang bergizi," ujarnya.
Bonnie juga mempertanyakan efektivitas program MBG dalam memenuhi kebutuhan gizi anak selama sehari penuh. Dia menilai perlu ada kajian mengenai kecukupan gizi dari satu kali makan yang diberikan melalui program tersebut.
"Jadi menurut saya pakai penelitian empiris dulu. Apa sebabnya orang Indonesia makan makanan yang nggak bergizi. Katakan MBG ini makan siang sekali, bagaimana dia makan malamnya? Bagaimana dia makan di luar jam yang diberikan sama MBG? Apakah sekali makan mbg itu mampu meng-cover gizi selama seharian," kata Bonnie.
Dia mengingatkan agar upaya memperkuat program MBG tidak justru menambah beban siswa melalui penambahan materi atau kegiatan dalam kurikulum. Menurutnya, tujuan baik dari sebuah program perlu disertai pertimbangan mengenai dampaknya terhadap peserta didik.
"Jadi kan harus clear dulu jangan sampai nanti jadi gara-gara mau memperkuat satu program ya boleh-boleh aja program tersebut berjalan tapi kemudian malah membebani siswa," tuturnya.
Bonnie menegaskan, beban belajar siswa juga perlu menjadi pertimbangan sebelum pemerintah memutuskan memasukkan MBG ke dalam kurikulum sekolah. Dia berharap kebijakan pendidikan tidak menambah tekanan terhadap siswa hingga memicu kelelahan akibat beban belajar yang berlebihan.
"Jangan sampai tujuan yang baik itu kemudian tidak menghasilkan kebaikan karena memang tidak sesuai kemudian juga tidak mempertimbangkan beban siswa. Jadi daripada nanti malah jadi beban kemudian ke anak-anak juga malah keteteran gitu kan, lebih baik nggak usah lah," ujarnya.
"Saya menghindari burnout dari anak-anak itu jadi jangan sampai membebani tugas mereka belajarlah," lanjutnya.
Kepala BGN Usul MBG Masuk Kurikulum
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan alasan mengusulkan Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk kurikulum sekolah. Dia mengatakan anak-anak harus memahami gizi.
Hal itu disampaikan Sudaryono dalam acara 'Transformasi MBG 2.0' di Usmar Ismail Hall, Jalan Rasuna Said, Setia Budi, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026). Sudaryono menjelaskan pembahasan yang ramai di media sosial.
"Mungkin sekarang lagi ramai, Kepala BGN minta MBG dan pendidikan gizi masuk kurikulum misalnya, itu maksudnya adalah menjadi satu kesatuan dari unsur pendidikan kita. Dikasih waktu khusus di dalam, jadi tidak mengganggu jam pelajaran," kata Sudaryono.
Sudaryono menyebutkan anak-anak bisa diberi pengetahuan saat menyantap menu MBG. Menurut dia, gizi yang disantap penting untuk dipelajari.
"Tidak salah, keputusannya adalah untuk anak SD kelas I, kelas II yang pulang pagi, itu sebelum pulang sekolah jam 10.00 dia makan. Untuk yang pulang siang, itu diberikan waktu jam 12.00 sampai dengan jam 13.00, 1 jam itu makan MBG sambil diberi pencerahan terkait kenapa kok harus makan karbo, kenapa kok harus makan protein hewani, apa fungsi protein hewani, kenapa harus makan protein hewani, kenapa harus makan sayur," tuturnya.
(dek/ygs)
