JawaPos.com - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk mengevaluasi dampak program prioritas pemerintah.
Dua program yang kerap menjadi sorotan, yaitu, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kedua program tersebut menyerap anggaran besar dan memiliki jangkauan luas. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang selesai, banyaknya penerima manfaat, maupun anggaran yang telah terserap.
Untuk itu, pemerintah perlu membuktikan sejauh mana program tersebut mampu memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
Pada program Kopdes Merah Putih, tercatat pembangunan infrastruktur terus dipercepat. Adapun, berdasarkan data pemerintah tercatat pembangunan fisik sebanyak 28.402 unit telah selesai, tetapi koperasi yang mulai beroperasi baru sekitar 10.070 unit dari target sebanyak 35.000 unit pada akhir 2026.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian infrastruktur belum otomatis menjamin kesiapan usaha. Ketersediaan barang, pengelola, sarana operasional, dan kemitraan menjadi faktor penting agar koperasi mampu menjalankan kegiatan bisnis secara berkelanjutan.
Berdasarkan dashboard Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) per 16 Oktober 2026, transaksi Kopdes Merah Putih sepanjang 2026 tercatat mencapai 85.427 transaksi dengan nilai Rp 208,64 miliar.
Selain itu, beras medium program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi produk dengan nilai transaksi tertinggi sebesar Rp 92,98 miliar, disusul minyak goreng senilai Rp 47,07 miliar.
Meski demikian, capaian transaksi tersebut perlu diikuti penguatan kemandirian usaha dan keterlibatan anggota koperasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat desa, termasuk produsen dan pelaku usaha lokal.
