Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yassierli memastikan bahwa batas penetapan upah minimum provinsi (UMP) jatuh pada 21 November 2026.
"Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, ya. kita tunggu tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi,” kata dia di Jakarta Selatan, Senin (17/11).
Yassierli juga menyampaikan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan hal tersebut.
"Kemarin, tanggal 16 November kami sudah melakukan sosialisasi juga dan koordinasi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di Kantor Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.
Sementara, batas waktu penetapan upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November 2026.
Yassierli menerangkan, keputusan terkait upah tersebut dilakukan oleh gubernur di masing-masing provinsi.
“Tapi, catatan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, gubernur dapat menentukan upah minimum kota atau kabupaten dan upah minimum sektoral kota atau kabupaten, ya,” tegasnya.
Diketahui, Kemnaker juga telah menyampaikan surat edaran terkait data ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk panduan penetapan dan perkiraan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL).