Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Mendagri Usul Denda Warga Tak Bawa KTP Dihapus di RUU Adminduk

Mendagri Tito Karnavian usulkan penghapusan denda bagi penduduk tanpa KTP. Dia menekankan perlunya pendekatan proporsional dalam sanksi administratif.

Detik 2 menit baca 0 komentar
Mendagri Usul Denda Warga Tak Bawa KTP Dihapus di RUU Adminduk
Foto: Detik

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan penghapusan denda administratif bagi penduduk yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Rancangan Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Tito menilai penghapusan denda itu diperlukan.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Tito mulanya mengatakan sanksi harus disusun secara proporsional.

"Pemerintah memandang bahwa pengaturan sanksi harus disusun secara proporsional, konsisten, dan memiliki hubungan yang jelas dengan kewajiban maupun larangan yang diatur dalam RUU yang sudah disampaikan oleh DPR," kata Tito.

"Sanksi tidak dirumuskan secara berlebihan sehingga justru menghambat pemenuhan hak penduduk atau pelaksanaan pelayanan, meskipun tetap ada," sambungnya.

Pemerintah pun mengusulkan penghapusan denda administratif bagi penduduk yang pergi tanpa membawa KTP. Sebab, dia mengatakan saat ini kepemilikan IKD masih perlu didorong bertahap.

"Pemerintah mengusulkan penghapusan denda administratif terhadap penduduk yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik atau IKD, karena ini masih berproses. Kepemilikan IKD masih perlu didorong secara bertahap, yang saat ini sudah tadi 11%, baru 11%. Jadi kita harus, kami harus fair juga perlu dilakukan secara bertahap," paparnya.

Menurutnya, kewajiban membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi membebani masyarakat. "Sementara kewajiban yang membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi membebani penduduk dan tidak sejalan dengan prinsip layanan inklusif," katanya.

Dia mengatakan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan IKD lebih tepat dilakukan melalui sosialisasi dan kemudahan akses. Pemerintah juga perlu memperkuat layanan verifikasi identitas.

"Pemerintah juga mencermati rumusan sanksi administrasi bagi pegawai atau pejabat penyelenggara, serta bagi pengguna yang tidak melaksanakan kewajiban pemadanan dan pengintegrasian nomor identitas layanan publik dengan NIK, maupun kewajiban integrasi sistem informasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK," paparnya.

"Rumusan tersebut perlu diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN atau aparatur sipil negara dan mekanisme penjatuhan sanksi administrasi yang berlaku," imbuh dia.

(amw/isa)



Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.