JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan tidak akan ada lagi peserta pendidikan kesetaraan yang dinyatakan lulus Paket C sebelum menyelesaikan Paket B ataupun A.
Pemerintah akan membenahi tata kelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar proses pendidikan kesetaraan berjalan sesuai jenjang.
Mu'ti mengungkapkan, pihaknya menerima laporan mengenai peserta didik yang justru menyelesaikan Paket C lebih dahulu dibandingkan Paket B. Kondisi tersebut dinilai perlu dibenahi, terlebih PKBM menerima bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk setiap peserta didik program kesetaraan.
"Jadi semua murid di PKBM itu di kesetaraan mendapatkan BOP sehingga harus kita daftar dan kita pastikan tidak boleh ada yang Paket C-nya lulus lebih dulu sebelum Paket B," ujar Mu'ti saat rapat bersama DPR dikutip Senin (16/11).
Ia menyebut, pemerintah akan memperketat pendataan dan pengawasan terhadap peserta pendidikan kesetaraan. Dengan begitu, tidak ada lagi peserta yang melompati jenjang pendidikan hanya karena proses pembelajaran atau administrasi yang tidak tertata.
"Ini kami pastikan ke depan tidak terjadi lagi," tegasnya.
Mu'ti mengatakan, pembenahan PKBM menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan rata-rata lama sekolah. Sebab, angka anak tidak sekolah di Indonesia masih cukup tinggi dan penyebabnya tidak semata-mata persoalan ekonomi.
Menurutnya, terdapat faktor kultural seperti pernikahan usia muda hingga kendala geografis yang membuat sebagian anak tidak dapat mengakses pendidikan formal. Karena itu, pemerintah akan meningkatkan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C serta berbagai kursus melalui PKBM.
Ia mencontohkan, salah satu PKBM di Majalengka, Jawa Barat, memiliki lebih dari 300 peserta didik. Jumlah peserta terbanyak berasal dari program Paket C.
Bahkan, berdasarkan cerita pengelola PKBM tersebut, terdapat banyak anggota dewan yang merupakan lulusan Paket C.