Mengenal NbS, Program BOPPJ untuk Lindungi Pesisir Pantai Utara Jawa

Demak -

Dalam beberapa dekade terakhir, garis pantai di kawasan Pantai Utara Jawa berubah secara signifikan hingga mengakibatkan keseimbangan ekosistem pesisir, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Program Nature-Based Solution (NbS) menjadi salah satu solusi untuk mengembalikan keberlangsungan ruang hidup wilayah pesisir.

Persoalan di Pantai Utara Jawa tersebut menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Perlindungan wilayah ini dipandang harus segera dilaksanakan dan ditindaklanjuti sebagai upaya penyelamatan peradaban terutama pada kawasan pesisir.

Pemerintah kemudian membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2025. Badan ini merupakan lembaga nonstruktural yang bertugas mengelola persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan pesisir Pantai Utara Jawa.

"Kehadiran BOPPJ diharapkan mampu mengoordinasikan pengelolaan perlindungan kawasan pesisir Pantai Utara Jawa secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengedepankan perlindungan ekologis," tulis BOPPJ dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).

Dalam pengelolaan pesisir Pantai Utara Jawa, sebanyak 15 segmen pengelolaan pembangunan telah direncanakan oleh BOPPJ. Belasan segmen itu membentang dari Serang Banten hingga Gresik, Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan hybrid yang mencakup breakwater mangrove, tanggul pantai dan tanggul laut.

Program NbS sendiri dirancang oleh BOPPJ dalam pendekatan perlindungan breakwater mangrove. Pendekatan ini mengedepankan rehabilitasi ekosistem pesisir Pantai Utara Jawa, khususnya ekosistem mangrove.

"Konsep ini bekerja sebagai sistem perlindungan berlapis. Pada lapisan terluar, pemecah gelombang (breakwater) di sisi laut berfungsi meredam energi gelombang sekaligus memerangkap sedimen," tulisnya.

"Di belakangnya, sabuk mangrove tumbuh sebagai peredam alami. Selanjutnya, tanggul pantai di sisi darat berfungsi melindungi kawasan permukiman dan kegiatan usaha masyarakat," lanjutnya.

Secara garis besar, NbS dilakukan dengan memadukan pemulihan mangrove dan penggunaan alat pemecah ombak (APO). Wilayah percontohan (demonstration plotting) dalam penerapan perlindungan ini yaitu di wilayah pesisir Kabupaten Demak, yakni Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung.

Penetapan Timbulsloko menjadi demonstration plotting program ini berdasarkan pada kondisi dimana laju abrasi rata-rata 279 meter per tahun, tertinggi di seluruh Pantura Jawa. Kondisi ini semakin diperparah dengan penurunan muka tanah (land subsidence) 10-20 cm per tahun di sebagian Sayung.

Abrasi ekstrem ini telah menghancurkan ribuan hektare tambak, permukiman, dan hutan mangrove, serta menenggelamkan sejumlah desa di Kecamatan Sayung. Jika tidak dikendalikan, penurunan kumulatif di titik terparah bahkan dapat melampaui satu meter dalam 15-20 tahun.

Demonstration plotting NbS di Timbulsloko sendiri memadukan pemulihan mangrove dan penggunaan APO HexBRIck inovasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf berharap wilayah lain dengan kondisi serupa dapat menerapkan konsep yang sama.

"Dengan kondisi yang ada diharapkan daerah-daerah terdampak di sekitarnya dan daerah-daerah yang bentuknya sama dapat dilakukan dengan intervensi yang sama," kata Didit.

APO HexBRIck yang digunakan di Timbulsloko merupakan blok beton pracetak berbentuk segi enam (heksagonal) yang dirancang untuk pengendalian erosi, abrasi, dan stabilisasi tanah, khususnya di wilayah pesisir, sungai, dan lahan berlumpur.

Bentuk heksagonalnya memungkinkan saling mengunci (interlocking) antar-blok sehingga membentuk struktur yang stabil, fleksibel, dan mampu meredam energi gelombang serta aliran air, sekaligus tetap memungkinkan infiltrasi air dan pertumbuhan vegetasi.

Proses pencetakan dan pemasangan

HexBRIck dilakukan dengan melibatkan masyarakat Desa Timbulsloko secara langsung sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Melalui keterlibatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga keterampilan teknis dan rasa memiliki terhadap upaya perlindungan pesisir di wilayahnya.

Program ini diharapkan menghasilkan luaran berupa garis Pantai Timbulsloko yang lebih stabil, karena laju abrasi dan genangan rob berkurang seiring bertambahnya sedimen dan bertumbuhnya mangrove di balik breakwater.

Seiring dengan hal tersebut, model kolaborasi multipihak juga diharapkan dapat direplikasi di segmen lain Pantai Utara Jawa, serta membuka peluang pendanaan berkelanjutan termasuk pemanfaatan potensi pengembangan karbon biru.

Kendati demikian, Didit menyadari bahwa setiap daerah pesisir Pantai Utara Jawa memiliki karakteristik yang berbeda. Pihaknya akan mempelajari hal tersebut untuk penerapan program NbS di wilayah lain.

"Di tempat lain belum tentu dilakukan seperti ini karena perbedaan tematik masing-masing daerah. Itu perlu kita pelajari bersama," terang Didit.

Didit juga memastikan program perlindungan pesisir Pantai Utara Jawa telah melalui proses diskusi dengan masyarakat. Ia menegaskan aktivitas nelayan dan petambak tidak akan terganggu dengan program ini.

"Kami juga memanfaatkan kegiatan ini untuk bisa berbicara bersama yang ada kaitannya dengan integrasi sosial manakala pelaksanaan kegiatan ini dibangun, kita tidak akan menutup semua," tutur Didit.

"Tidak akan menutup semua, saya katakan, tempat-tempat yang digunakan untuk sebagai bagian dari basis peningkatan ekonomi dan mencari melaksanakan kegiatan pencaharian mata pencarian mereka yang ada di laut maupun di tambak," lanjutnya.

(anl/ega)