Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Mengenal Pendidikan Kesetaraan Paket C, Program yang Banyak Ditempuh oleh Anggota DPR RI

Pendidikan kesetaraan Paket C memberikan peluang bagi lulusannya untuk menjadi anggota DPR RI, dengan ijazah setara SMA.

Jawa Pos 2 menit baca 0 komentar
Mengenal Pendidikan Kesetaraan Paket C, Program yang Banyak Ditempuh oleh Anggota DPR RI
Foto: Jawa Pos

JawaPos.com - Pendidikan kesetaraan Paket C menjadi sorotan usai terungkap bahwa banyak anggota DPR RI yang lulus dari program tersebut. 

Lulusan pendidikan kesetaraan Paket C juga memiliki kesempatan yang sama untuk jadi Anggota DPR karena ijazahnya diakui setara dengan SMA, madrasah aliyah (MA), maupun sekolah menengah kejuruan (SMK).

Hal itu menjadi sorotan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan bahwa 191 dari total 580 anggota DPR RI memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat. Komisioner KPU Idham Holik juga mengonfirmasi bahwa kategori tersebut mencakup anggota DPR yang merupakan lulusan Paket C.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendidasmen) Abdul Mu'ti juga menyampaikan hal serupa. Lantas, apa itu pendidikan penyetaraan Paket C?

Paket C merupakan program pendidikan kesetaraan melalui jalur nonformal di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Program ini ditujukan bagi masyarakat yang belum sempat atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan menengah melalui jalur formal.

Sasarannya beragam, mulai dari warga yang putus sekolah karena kendala ekonomi, keterbatasan akses geografis, hingga mereka yang harus bekerja sehingga tidak bisa mengikuti pendidikan reguler. Program ini juga tidak membatasi peserta berdasarkan usia.

Ijazah Diakui Setara SMA

Meski diselenggarakan melalui jalur nonformal, ijazah Paket C memiliki kedudukan hukum yang setara dengan ijazah SMA, MA, maupun SMK. Artinya, lulusan Paket C memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Ijazah tersebut dapat digunakan sebagai persyaratan mendaftar ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Selain itu, lulusan Paket C juga dapat menggunakannya untuk melamar pekerjaan, mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), serta keperluan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesetaraan ini juga berlaku dalam persyaratan pencalonan anggota legislatif. Dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, calon anggota DPR diwajibkan memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, atau sekolah lain yang sederajat.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.