Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Mengulik Keputusan Bank yang Menyesuaikan Biaya Admin

Alasan di balik sejumlah bank melakukan penyesuaian biaya admin tabungan dan kartu debit.

Kumparan 4 menit baca 0 komentar
Mengulik Keputusan Bank yang Menyesuaikan Biaya Admin
Foto: Kumparan

Bank membutuhkan investasi dan pemeliharaan rutin untuk menyediakan layanan transaksi. Kebutuhan ini mencakup perangkat teknologi, sistem keamanan, jaringan pembayaran, serta tenaga kerja. Biaya operasional tersebut menjadi salah satu pertimbangan bank dalam menetapkan tarif produknya, termasuk administrasi tabungan dan kartu debit atau yang lebih dikenal sebagai biaya admin.

Sejumlah bank juga pernah menyesuaikan tarif tersebut. Salah satunya BNI yang menaikkan biaya pengelolaan Kartu Debit GPN Nasabah Umum dengan desain Batik Hijau dari Rp 4.000 menjadi Rp 5.000 per bulan mulai Oktober 2020.

Kebijakan tersebut disampaikan melalui pengumuman resmi di situs BNI pada 31 Agustus 2020. Penyesuaian tarif ini khusus berlaku bagi kartu debit GPN dengan awalan nomor 1946 34.

Mandiri juga memberlakukan tarif baru untuk sejumlah kartu debit dan Tabungan NOW mulai 3 Maret 2026. Administrasi kartu GPN Silver naik dari Rp 3.500 menjadi Rp 4.000 per bulan. Sementara itu, BRI juga telah menyesuaikan biaya pemeliharaan kartu debit GPN classic untuk rekening Simpedes per September 2025.

Terbaru, BCA juga mengumumkan penyesuaian biaya administrasi untuk sejumlah jenis rekening dan kartu per 1 Januari 2027. Terakhir kali BCA melakukan penyesuaian untuk hampir seluruh jenis rekening dan kartunya adalah pada Februari 2015.

Table Embed

Menampilkan 10 data dari 3 data

Jenis kartuBCA TahapanMandiri Tabungan RupiahBRI BritAmaBNI Taplus
Blue / Silver / ClassicGPN: Rp16.000 Mastercard: Rp17.000GPN/Visa: Rp17.000Kartu Classic: Rp15.500GPN: Rp16.000 Mastercard: Rp15.000
GoldGPN: Rp18.500 Mastercard: Rp19.000GPN: Rp18.500 Visa: 19.000Kartu Gold/Contactless: Rp18.500GPN: Rp16.000 Mastercard:Rp18.500
PlatinumGPN: Rp21.000 Mastercard: Rp22.000GPN/Visa: Rp22.000Tidak ada jenis kartu iniMastercard: Rp21.000

*Catatan: Biaya admin BCA berlaku per 1 Januari 2027

Seluruh angka yang ditampilkan pada grafis di atas adalah angka total biaya admin rekening dan kartu. Perlu dicatat bahwa ada bank yang menerapkan biaya secara bundling (biaya admin rekening ditambah biaya kartu), dan ada pula yang memberlakukan biaya secara terpisah.

Alasan operasional di balik penyesuaian tarif memang pernah dijelaskan pihak perbankan. Pada pengumuman terbarunya misalnya, BCA menjelaskan bahwa penyesuaian biaya admin sejalan dengan komitmen terus berinovasi untuk meningkatkan keamanan transaksi dan menghadirkan solusi perbankan yang relevan bagi kebutuhan nasabah.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa layanan perbankan memiliki kebutuhan pembiayaan yang berkelanjutan. Selain mengembangkan produk, bank juga menjalankan pemeliharaan infrastruktur dan menyediakan dukungan operasional untuk transaksi sehari-hari.

Kebutuhan teknologi semakin relevan seiring meningkatnya penggunaan pembayaran digital. Bank Indonesia mencatat volume pembayaran digital mencapai 18,09 miliar transaksi pada triwulan III 2026, naik 39,24 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Angka tersebut mencakup aktivitas pembayaran digital secara luas. Bagi industri perbankan yang menjadi bagian dari ekosistem pembayaran, pertumbuhan ini menambah pentingnya kapasitas sistem dan koneksi antarlayanan. Transfer, pembayaran tagihan, dan transaksi usaha bergantung pada kemampuan infrastruktur memproses instruksi serta mencatat perpindahan dana.

Pengembangan layanan transaksi juga menjadi perhatian regulator. Dalam Roadmap Pengembangan Penguatan Perbankan Indonesia 2026–2030, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempatkan modernisasi teknologi dan ketahanan digital sebagai salah satu prioritas industri. OJK mengarahkan transformasi digital agar disertai penguatan tata kelola, keamanan, dan pengelolaan risiko.

Arah pengembangan tersebut berlangsung di tengah pertumbuhan pembayaran digital. Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 18,09 miliar pada triwulan III 2026, meningkat 39,24 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Dalam laporan yang sama, Bank Indonesia mencatat volume transaksi melalui internet payments tumbuh 14,26 persen dan mobile payments meningkat 45,55 persen. Volume transaksi ritel melalui BI-FAST mencapai 1,631 miliar transaksi, tumbuh 31,78 persen, dengan nilai Rp 4.049 triliun.

BI menyatakan pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada periode tersebut didukung kelancaran sistem pembayaran serta infrastruktur yang stabil. Angka pembayaran digital itu mencakup aktivitas dalam ekosistem pembayaran, bukan hanya transaksi tabungan bank.

Dari sisi perbankan, OJK menjelaskan bahwa digitalisasi memberi manfaat efisiensi sekaligus meningkatkan kompleksitas penggunaan teknologi dalam operasional. Kolaborasi dengan pihak ketiga membuat bank semakin terkoneksi dengan penyedia layanan lain.

Dalam Booklet Perbankan Indonesia 2025, OJK menyebut serangan siber pada titik koneksi tersebut dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan operasional bank. Karena itu, OJK mendorong penguatan resiliensi digital.

Menurut OJK, resiliensi digital memiliki cakupan lebih luas daripada keamanan siber. Konsep tersebut mencakup kemampuan organisasi untuk bertahan dan berkembang di tengah perubahan bisnis yang bergantung pada teknologi. Kerangkanya meliputi ketahanan terhadap perubahan bisnis dan gangguan, dengan memperhatikan pelindungan nasabah.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.