Washington DC -
Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth mengaku tidak khawatir soal upaya pemakzulan dirinya. Hegseth mengatakan bahwa dirinya siap untuk mempertahankan rekam jejaknya di Pentagon.
Upaya pemakzulan Hegseth, seperti dilansir Reuters dan AFP, Selasa (10/11/2026), mencuat setelah anggota DPR AS dari Partai Republik, Thomas Massie, mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap Menhan AS itu pada Senin (9/11). Beberapa pasal pemakzulan itu berkaitan dengan perang melawan Iran.
Ketika ditanya apakah dirinya memiliki dukungan yang cukup dari Partai Republik untuk menggagalkan upaya pemakzulan tersebut, Hegseth menjawab: "Kami tidak mengkhawatirkan hal itu."
Dia justru mengumumkan bahwa dirinya akan menggelar konferensi pers pada Selasa (10/11) waktu AS, yang akan menjadi konferensi pers pertamanya di Pentagon sejak Mei lalu.
Upaya melengserkan Hegseth, termasuk seruan agar dia mengundurkan diri, semakin menguat setelah Partai Republik kalah telak dari Partai Demokrat dalam pemilu sela 3 November dan kehilangan kendali penuh atas DPR juga Senat AS.
Beberapa waktu terakhir, Hegseth melancarkan kampanye di media sosial, dengan salah satu pesan videonya justru bernada menantang pekan lalu. Hegseth menegaskan tidak akan mundur, bahkan menarik perbandingan untuk situasinya dengan Presiden AS Donald Trump yang pernah dimakzulkan dua kali oleh DPR AS.
"Ini semua hanyalah politik penghancuran karakter seseorang. Cara itu tidak berhasil terhadap Presiden Trump, dan tidak akan berhasil terhadap saya," tegas Hegseth dengan percaya diri, dalam sebuah pesan video yang dipublikasikan pekan lalu.
Dia mengecam upaya pemakzulan yang digencarkan Massie sebagai "pasal-pasal pemakzulan palsu".
Pasal-pasal pemakzulan yang diajukan Massie, anggota parlemen Partai Republik yang dikenal anti-Trump, menuduh Hegseth melanggar Resolusi Kekuatan Perang, yang mewajibkan adanya konsultasi dengan Kongres dan pengawasan terhadap intervensi militer AS.
Massie juga menuduh Hegseth menggunakan pasukan militer AS "untuk merebut minyak bagi korporasi besar di Amerika". Dia mencemooh keengganan pemerintahan Trump untuk mengakui pengeboman sebuah sekolah di Iran, yang merenggut banyak nyawa anak-anak.
Terkait serangan mematikan AS terhadap kapal-kapal yang dituduh menyelundupkan narkoba di Karibia dan Pasifik, Massie mengecamnya sebagai "pembunuhan di luar hukum".
Langkah Massie mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap Hegseth itu memicu tenggat dua hari bagi DPR AS untuk menggelar pemungutan suara terkait tuduhan-tuduhan itu.
Menurut sumber di Kongres AS, seperti dikutip Reuters, resolusi pemakzulan Hegseth mungkin memiliki cukup suara untuk disahkan di DPR, meskipun Partai Republik masih menguasai DPR hingga Partai Demokrat mengambil alih pada 3 Januari 2027.
Namun, kemungkinan besar pemakzulan itu tidak berujung pada vonis bersalah di Senat, mengingat diperlukan dukungan dua pertiga suara mayoritas, sementara Partai Republik saat ini memegang 53 kursi dari 100 kursi yang ada.
(nvc/dhn)
