Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Menjaga Kompas Ekonomi di Tengah Dinamika Politik

Di tengah badai politik dan tekanan ekonomi, Indonesia tidak hanya membutuhkan nahkoda yang mampu menjaga kapal tetap berlayar.

Detik 9 menit baca 0 komentar
Menjaga Kompas Ekonomi di Tengah Dinamika Politik
Foto: Detik

Jakarta -

Ada masa ketika sebuah bangsa tidak hanya diuji oleh angka-angka pertumbuhan, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga harapan. Sebab, keberhasilan ekonomi tidak selalu tercermin dari gedung-gedung yang menjulang, investasi yang terus bertambah, atau angka pertumbuhan yang diumumkan setiap kuartal. Di balik semua itu, ada kehidupan masyarakat yang berjalan dengan segala kegelisahannya.

Di meja makan, keluarga masih menghitung pengeluaran. Di ruang-ruang kerja, sebagian orang masih mencari kepastian pekerjaan. Di pasar tradisional, pedagang kecil berjuang mempertahankan usahanya. Sementara di sejumlah wilayah, udara yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru menghadirkan kecemasan.

Saya mencermati pemberitaan berbagai media nasional dan internasional dalam beberapa hari terakhir. Berita mengenai tekanan ekonomi, pelemahan rupiah, gejolak pasar modal, persoalan tata kelola, kebakaran hutan, hingga dinamika politik nasional hadir silih berganti. Masing-masing media menyampaikan sudut pandang berbeda, tetapi ada satu benang merah yang patut direnungkan: Indonesia sedang menghadapi ujian kepercayaan.

The New York Times, melalui laporan 10 November 2026 berjudul "As Fresh Air Becomes a Luxury, Many Indonesians Turn on Their Leader", mengangkat persoalan kebakaran hutan, kualitas udara, dan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kondisi kehidupan. Pemberitaan tersebut mengingatkan bahwa persoalan ekonomi tidak hanya hadir dalam statistik. Ia juga terasa melalui udara yang dihirup, biaya hidup yang harus ditanggung, aktivitas yang terganggu, dan harapan masyarakat yang terus diuji.

Di tengah situasi tersebut, perhatian publik tertuju pada pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026. Peristiwa ini membuka babak baru dalam dinamika politik nasional sekaligus menguji kemampuan institusi negara menjaga kesinambungan pemerintahan.

Ketika seluruh peristiwa itu dibaca secara utuh, persoalannya bukan sekadar ekonomi atau politik yang berjalan sendiri-sendiri. Ada fondasi yang menghubungkan keduanya: kepercayaan. Tanpa kepercayaan, investasi kehilangan kepastian, kebijakan kehilangan legitimasi, dan pertumbuhan berisiko kehilangan makna bagi masyarakat.

Politik Berubah, Kepastian Tidak Boleh Hilang

Pengunduran diri seorang wakil presiden merupakan peristiwa penting dalam sistem ketatanegaraan. Namun, perubahan kepemimpinan tidak semestinya membuat negara kehilangan arah. Justru pada saat seperti inilah kedewasaan konstitusi dan kekuatan institusi harus terlihat.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari. Mekanisme tersebut menjadi landasan konstitusional bagi proses pengisian jabatan.

Bagi perekonomian, persoalan terpenting bukan semata-mata siapa yang akan mengisi posisi tersebut, melainkan bagaimana memastikan kesinambungan pemerintahan dan kebijakan publik. Dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi. Investor membutuhkan konsistensi kebijakan. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa pelayanan publik dan agenda pembangunan tetap berjalan.

Tentu, pengunduran diri tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai penyebab gejolak ekonomi. Pasar dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi global, nilai tukar, arus modal, kebijakan moneter, hingga kualitas tata kelola. Namun, dinamika politik dapat memengaruhi persepsi risiko, terutama ketika menimbulkan pertanyaan tentang kesinambungan kebijakan.

Karena itu, politik dan ekonomi perlu dipertemukan dalam satu prinsip: perubahan kepemimpinan harus berjalan, tetapi kepastian negara harus tetap terjaga.

Pertumbuhan Harus Terasa dalam Kehidupan

Indonesia tidak kekurangan potensi ekonomi. Pasar domestik yang besar, sumber daya alam, bonus demografi, dan perkembangan ekonomi digital merupakan modal penting. Namun, potensi tersebut harus diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat.

Data menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,29 persen. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen, sementara investasi tumbuh 6,06 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih bergerak dan permintaan domestik tetap menjadi penopang penting.

Namun, angka pertumbuhan tidak boleh menjadi akhir dari pembicaraan. Justru di situlah pertanyaan yang lebih penting harus diajukan: apakah pertumbuhan tersebut sudah cukup memperbaiki kehidupan masyarakat?

Apakah pekerjaan yang layak semakin mudah diperoleh? Apakah daya beli keluarga semakin kuat? Apakah UMKM semakin mudah mendapatkan pembiayaan dan akses pasar? Apakah generasi muda memiliki kesempatan lebih luas untuk membangun masa depan?

Pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan makroekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan pengalaman ekonomi rumah tangga. Pertumbuhan dapat terlihat positif, sementara sebagian masyarakat masih menghadapi tekanan biaya hidup, ketidakpastian pendapatan, dan keterbatasan kesempatan usaha.

Kita perlu bergerak dari orientasi pertumbuhan menuju pertumbuhan berkualitas. Artinya, keberhasilan pembangunan harus diukur melalui penciptaan pekerjaan, peningkatan produktivitas, penguatan industri domestik, pemerataan kesempatan ekonomi, dan penurunan kesenjangan.

Pertumbuhan yang tidak menghadirkan kesempatan hanya akan menjadi angka. Sebaliknya, pertumbuhan yang membuka jalan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik akan menjadi kemajuan yang sesungguhnya.

Kepercayaan Pasar dan Ujian Transparansi

Persoalan kepercayaan juga terlihat dalam perkembangan pasar modal Indonesia. Pada 15 Oktober 2026, MSCI mengumumkan konsultasi atas proposal perubahan klasifikasi indeks Indonesia dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market. Keputusan final dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027, sedangkan periode penyampaian masukan dari pelaku pasar berlangsung hingga 30 April 2027.

Isu yang menjadi perhatian antara lain transparansi struktur kepemilikan saham, keterbukaan informasi, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan kualitas keterinvestasian pasar. Perlu ditegaskan bahwa pengumuman tersebut merupakan konsultasi atas proposal reklasifikasi, bukan keputusan final untuk mengubah klasifikasi Indonesia.

Namun, sinyal tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata. Pasar modal membutuhkan integritas. Investor harus memperoleh informasi yang memadai, memahami risiko, dan memiliki keyakinan bahwa seluruh pelaku pasar berada dalam sistem pengawasan yang adil.

Apabila transparansi dipertanyakan, persepsi risiko dapat meningkat. Jika integritas pasar diragukan, daya tarik investasi jangka panjang berpotensi terganggu. Dampaknya tidak berhenti pada indeks saham, tetapi dapat menjalar pada pembiayaan perusahaan dan kepercayaan terhadap perekonomian nasional.

Karena itu, pembenahan pasar modal harus diarahkan pada transparansi kepemilikan, keterbukaan informasi, pengawasan independen, penegakan hukum, dan perlindungan investor. Kepercayaan tidak dapat dibangun melalui optimisme semata. Ia membutuhkan bukti dan konsistensi.

Danantara dan APBN: Mengelola Amanah Publik

Kepercayaan juga menjadi ukuran penting dalam pengelolaan kekayaan negara melalui Danantara. Kehadiran lembaga ini membawa harapan terhadap optimalisasi aset dan penguatan investasi nasional. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari besarnya aset yang dikelola atau banyaknya proyek yang diumumkan.

Ukuran yang lebih mendasar adalah kualitas keputusan investasi, pengelolaan risiko, transparansi, akuntabilitas, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Investasi strategis harus menciptakan nilai tambah bagi industri nasional, memperkuat rantai pasok domestik, meningkatkan kapasitas teknologi, dan membuka kesempatan bagi UMKM. Dengan demikian, pengelolaan aset negara tidak berhenti pada keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Prinsip serupa berlaku bagi APBN. Persoalannya bukan hanya seberapa besar anggaran dibelanjakan, melainkan seberapa efektif belanja negara menghasilkan manfaat. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, energi, riset, dan pemberdayaan ekonomi perlu memperoleh perhatian berdasarkan prioritas dan dampak jangka panjang.

Disiplin fiskal harus berjalan bersama kualitas belanja. Setiap rupiah uang publik harus memiliki tujuan, sasaran, dan hasil yang dapat dievaluasi. Sebab, anggaran yang besar tanpa efektivitas hanya akan menambah beban, sedangkan anggaran yang tepat sasaran dapat memperkuat produktivitas dan kesejahteraan.

Pada akhirnya, Danantara dan APBN memiliki satu tanggung jawab yang sama: memastikan kekayaan dan sumber daya negara dikelola untuk kepentingan masyarakat.

Tiga Lapis Kepercayaan Ekonomi

Dari berbagai persoalan tersebut, saya menawarkan sebuah kerangka untuk membaca tantangan ekonomi Indonesia, yaitu Tiga Lapis Kepercayaan Ekonomi. Kerangka ini menempatkan kepercayaan sebagai fondasi yang menghubungkan institusi, pasar, dan kehidupan masyarakat.

Pertama, kepercayaan institusi (institutional trust). Kepercayaan ini tumbuh melalui kepastian hukum, kredibilitas pemerintah, profesionalisme birokrasi, kesinambungan kebijakan, dan akuntabilitas pengelolaan negara. Institusi yang kuat tidak boleh bergantung pada figur tertentu. Ia harus tetap bekerja meskipun kepemimpinan mengalami perubahan.

Kedua, kepercayaan pasar (market trust). Kepercayaan ini berkaitan dengan transparansi, kepastian regulasi, perlindungan investor, stabilitas, dan integritas sistem keuangan. Pasar membutuhkan keyakinan bahwa aturan berlaku adil dan investasi memiliki kepastian.

Ketiga, kepercayaan sosial (social trust). Inilah lapisan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Kepercayaan sosial tumbuh ketika rakyat memperoleh pekerjaan yang layak, UMKM memiliki kesempatan berkembang, kebutuhan pokok terjangkau, lingkungan hidup terlindungi, dan pembangunan berlangsung lebih adil.

Ketiganya saling memengaruhi. Institusi yang kredibel membangun kepastian bagi pasar. Pasar yang sehat membuka peluang investasi dan penciptaan pekerjaan. Sementara manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat memperkuat legitimasi institusi dan kepercayaan sosial.

Hubungan tersebut juga bekerja sebaliknya. Ketimpangan, ketidakpastian hukum, dan buruknya tata kelola dapat melemahkan kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi daya tarik investasi.

Dengan demikian, kepercayaan ekonomi bukan sekadar perasaan optimistis. Ia merupakan hasil dari institusi yang dapat dipercaya, pasar yang berintegritas, dan pembangunan yang menghadirkan manfaat nyata.

Ekonomi Berkelanjutan Harus Berpihak kepada Rakyat

Kepercayaan sosial tidak mungkin dibangun tanpa memperhatikan lingkungan dan ekonomi rakyat. Pemberitaan mengenai kebakaran hutan serta buruknya kualitas udara menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan memiliki konsekuensi ekonomi. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan produktivitas masyarakat dapat terganggu.

Karena itu, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian dari strategi ekonomi. Penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan, pengawasan korporasi, restorasi ekosistem, dan perlindungan masyarakat terdampak harus berjalan secara konsisten.

Pada saat yang sama, ekonomi rakyat perlu diperkuat. UMKM, koperasi, usaha keluarga, dan ekonomi komunitas membutuhkan akses pembiayaan, pendampingan, teknologi digital, kepastian pasar, serta kesempatan masuk ke rantai pasok industri.

Dalam konteks ini, ekosistem keuangan syariah memiliki peluang strategis. Perbankan syariah, BPRS, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro, zakat produktif, dan wakaf produktif dapat menjadi instrumen untuk memperluas pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Keuangan syariah perlu bergerak melampaui pertumbuhan aset dan produk. Orientasinya harus mencakup penciptaan nilai, pemerataan akses, penguatan UMKM, dan kemaslahatan sosial. Integrasi dengan industri halal dan ekonomi daerah dapat memperkuat fondasi ekonomi dari bawah.

Sebab, ketahanan ekonomi nasional tidak hanya dibangun melalui investasi besar, tetapi juga melalui jutaan usaha kecil yang menjaga kehidupan keluarga dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

Menjaga Kompas, Merawat Harapan

Indonesia tidak kekurangan potensi. Namun, potensi tidak otomatis menjadi kesejahteraan. Sumber daya alam membutuhkan tata kelola. Investasi membutuhkan kepastian. Kebijakan membutuhkan konsistensi. Dan seluruh proses pembangunan membutuhkan kepercayaan.

Karena itu, pemerintah harus memastikan perubahan politik tidak mengganggu kesinambungan pembangunan. Pasar modal perlu dibenahi melalui transparansi dan integritas. Danantara harus dikelola dengan akuntabilitas yang kuat. APBN harus menghasilkan manfaat yang terukur. Sementara ekonomi rakyat dan lingkungan hidup harus ditempatkan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan.

Tantangan Indonesia bukan semata-mata menjaga pertumbuhan di tengah badai politik. Tantangan sesungguhnya adalah membangun keyakinan bahwa negara memiliki arah, institusi bekerja, pasar berjalan secara adil, dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Politik boleh berubah. Kepemimpinan boleh berganti. Perdebatan boleh datang silih berganti. Namun, harapan masyarakat tidak boleh dibiarkan berjalan sendirian di tengah ketidakpastian.

Di tengah badai politik dan tekanan ekonomi, Indonesia tidak hanya membutuhkan nahkoda yang mampu menjaga kapal tetap berlayar. Indonesia membutuhkan kompas yang memastikan kapal itu bergerak menuju tujuan yang benar.

Sebab, pada akhirnya, ukuran perjalanan sebuah bangsa bukanlah seberapa jauh ia mampu berlayar, melainkan ke mana ia membawa seluruh rakyatnya: menuju keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang dapat dirasakan bersama.

Edi Setiawan. Dosen dan Peneliti FEB Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA

(rdp/imk)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.