JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan sekitar 70 persen kebutuhan air bersih warga dan 90 persen kebutuhan air bahan baku industri di Indonesia masih bergantung pada air tanah.
Ketergantungan tersebut menjadi alarm bagi pemerintah karena berisiko memperparah penurunan permukaan tanah (land subsidence). Terutama di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa.
“Ini yang sebetulnya menjadi alarm yang harus kita antisipasi Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak, land subsidence semakin buruk dan Pantura semakin terancam,” tegas AHY dalam Rapat Koordinasi Swasembada Air di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta pada Kamis (15/10).
AHY mengingatkan pembangunan tanggul pantai tidak akan menjadi solusi berkelanjutan apabila penurunan permukaan tanah terus berlangsung. Sebab, kondisi tersebut akan membuat tanggul harus terus ditinggikan untuk menghadapi ancaman yang semakin besar.
“Jadi setinggi-tingginya kita membangun tanggul pantai, tapi kalau permukaan tanahnya turun terus, ya rasanya setiap saat kita harus meninggikan tanggul-tanggul itu. Dan ini tidak sustainable,” ungkapnya.
Karena itu, pengelolaan air tanah perlu diperkuat. Termasuk melalui penertiban perizinan agar pemanfaatannya dapat terdata dan diawasi.
AHY menyebut pengajuan izin penggunaan air tanah oleh pelaku usaha masih sangat rendah dan bahkan kurang dari 1 persen. Padahal, pendataan dan pengawasan diperlukan untuk mengetahui besarnya pemanfaatan air tanah serta mengantisipasi dampaknya terhadap lingkungan.
“Yang terakhir pengajuan izin air tanah kurang dari 1 persen pelaku usaha. Jadi seharusnya ada proses pengajuan. Ini yang kita ingin tertibkan supaya tidak sembarangan dan tidak terdata. Kalau tidak terdata ini yang sulit kita hitung,” katanya.
Selain ketergantungan terhadap air tanah, AHY juga mengungkap terbatasnya akses air bersih di pulau-pulau kecil berpenghuni. Di mana, hanya terdapat 5,64 persen pulau kecil berpenghuni yang memiliki Sistem Penyedia Air Minum (SPAM).
