Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menerima sejumlah keluhan dan masukan dari perwakilan kurir online yang tergabung dalam Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) terkait pengaturan biaya pengantaran barang dan makanan.
"Tapi pada prinsipnya gini Bapak Ibu, terima kasih masukannya. Ini menjadi masukan yang penting untuk kita," kata Meutya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Jumat (20/11).
Meutya menjelaskan, pembahasan mengenai kebijakan tersebut sebelumnya telah dilakukan bersama sejumlah kementerian hingga Oktober 2026. Karena itu, pemerintah masih membuka ruang untuk menerima aspirasi dari kelompok-kelompok terkait.
"Dan memang kemarin sampai Oktober, Pak Timbul kita masih di DPR berdiskusi dengan menteri-menteri lain. Jadi ini kan sebetulnya baru baru final di Oktober. Makanya suratnya di Oktober itu baru kita terima hari ini," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Meutya meminta para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online (kurol) memperkuat koordinasi agar aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah lebih seragam.
Menurutnya, perbedaan usulan dari berbagai kelompok berpotensi menyulitkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
"Teman-teman baik itu di ojol atau kurol tolong juga bersepakat atas satu masukan yang lebih apa ya? Lebih terkoordinasi. Supaya kami juga enggak bingung karena nanti setiap kelompok masukannya ini masih berbeda-beda," ungkapnya.
"Jadi tolong mungkin lebih diseragamkan, komunikasi di antara teman-teman tolong diperkuat, Pak Mahmud," lanjutnya.
Meutya mengatakan, sejumlah masukan yang disampaikan para kurir sebenarnya telah masuk dalam pertimbangan pemerintah. Di antaranya biaya penanganan barang (handling), biaya tunggu (waiting), serta biaya berdasarkan tingkat risiko pengantaran.
"Kemudian yang kedua nanti kita terima dengan lapang hati. Yang kedua Kemkomdigi juga senang tadi dapat masukan dan sebelumnya memang sudah mempertimbangkan masukan-masukan yang memang memasukkan pertama biaya handling dan waiting," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan dimensi, berat, hingga nilai barang sebagai komponen dalam penghitungan biaya pengiriman.
"Kemudian biaya risk base atau risiko. Nah, dari risiko itu nanti kita lihat apakah dimensi juga kita masukkan di situ," katanya.
Meutya menyebut nilai barang juga menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji. Namun, ia mengingatkan bahwa penilaian terhadap setiap barang berpotensi menambah proses administrasi dan memperpanjang waktu pengiriman.
"Nilai barang nanti kita pertimbangkan juga ya karena kalau setiap barang dinilai itu juga nanti Pak Timbul akan ada prosesnya juga yang khawatirnya cukup lama. Tapi intinya kita sudah masukkan juga biaya risiko," tuturnya.
Lebih lanjut, Meutya menegaskan bahwa pengaturan biaya pengantaran barang dan makanan tidak bisa disamakan dengan layanan transportasi penumpang. Sebab, keduanya memiliki karakteristik dan kebutuhan operasional yang berbeda.
"Karena memang karakteristik dari pengantaran barang dan makanan ini berbeda. Jadi tidak bisa pakai formula yang sama dengan yang hanya mengantar manusia," tegasnya.
Ia mencontohkan pengiriman makanan yang memiliki batas ketahanan waktu tertentu. Selain itu, terdapat komponen biaya tunggu dan parkir yang perlu diperhitungkan dalam merumuskan kebijakan.
"Tapi ada juga hal-hal yang memang makanan gitu ya yang daya tahannya ada waktu-waktu khusus. Kemudian biaya tunggu, biaya parkir dan lain-lain. Dan ini memang merumuskannya perlu sangat hati-hati," ungkapnya.
Meutya menambahkan, kebijakan yang disusun juga harus mempertimbangkan kondisi lapangan di Indonesia yang belum tentu sama dengan negara lain.
"Jadi ini masukan dan harus khas di Indonesia. Kondisi kita di lapangan berbeda mungkin dengan di negara-negara lain," katanya.
Tak hanya mengenai biaya pengantaran, Meutya juga menerima masukan terkait dugaan praktik monopoli dalam industri platform digital. Salah satunya menyangkut kemungkinan perusahaan mengakuisisi perusahaan lain untuk menghilangkan persaingan usaha.
"Misalnya apakah boleh satu perusahaan kemudian diketahui membeli perusahaan lain dan terbukti kemudian mematikan perusahaan itu hanya untuk tidak memiliki persaingan. Jadi itu kan lebih ke arah dugaan monopoli," ujarnya.
Menurut Meutya, persoalan tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Komdigi. Karena itu, pemerintah perlu berkoordinasi dengan lembaga terkait, termasuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
"Mungkin di situ ada KPPU yang juga harus kita koordinasikan karena kebetulan itu tidak menjadi ranah di Kemkomdigi," jelasnya.
Sementara itu, terkait pengawasan terhadap platform digital, Meutya memastikan Komdigi memiliki kewenangan melakukan penegakan aturan, termasuk pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran.
"Kemudian ada juga kalau pengawasan kepada platform ya. Jadi kalau dalam hal itu kita bisa lakukan penegakan baik itu sanksi dan lain-lain," katanya.
Meutya memastikan masukan lain yang berada di luar kewenangan kementeriannya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Ia juga mempersilakan perwakilan kurir menyerahkan kajian tertulis sebagai bahan pertimbangan pemerintah.
"Untuk hal-hal lain masukan tadi kita bisa koordinasikan dengan institusi atau lembaga lain. Oke itu sebelum kita lanjut. Silakan Pak Mahmud kalau sudah ada tertulisnya kita akan terima sore ini," pungkasnya.