MenPAN-RB Tegaskan Teknologi Harus Bantu ASN, Bukan Ganti Tanggung Jawab

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan keberhasilan transformasi digital ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengintegrasikan layanan, mengubah cara kerja birokrasi, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, saat ini pemerintah tidak sedang membangun birokrasi yang menyerahkan tanggung jawabnya kepada mesin. Sebaliknya, teknologi harus menjadi instrumen yang membantu ASN bekerja lebih berkualitas, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.

"Kita tidak sedang membangun birokrasi yang menyerahkan tanggung jawabnya kepada mesin. Justru teknologi harus membantu ASN bekerja lebih berkualitas, sehingga dapat memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat," ujar Rini di Peruri Digital Summit 2026 seperti dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).

Selain penguatan kompetensi ASN, keberhasilan transformasi digital juga ditentukan oleh integrasi data dan layanan lintas instansi, keamanan siber, perlindungan privasi, serta tata kelola teknologi yang tepercaya. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, PERURI, dunia usaha, akademisi, dan mitra teknologi perlu terus diperkuat untuk membangun ekosistem pemerintahan digital nasional.

Menurut Rini, keberhasilan transformasi digital tidak semata-mata diukur dari kecanggihan teknologi maupun capaian indeks digitalisasi. Ukuran utamanya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat, mulai dari kemudahan mengakses layanan, berkurangnya beban administrasi, hingga meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepercayaan terhadap pemerintah.

"Karena pada akhirnya, transformasi digital bukan hanya tentang seberapa maju teknologi yang kita miliki, tetapi tentang seberapa besar perubahan positif yang dapat kita hadirkan bagi masyarakat," tegasnya.

Melalui Peruri Digital Summit 2026, Menteri Rini berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan mitra teknologi semakin kuat dalam mewujudkan pemerintahan digital yang terintegrasi, aman, adaptif, dan tepercaya.

"Saat ini bukan lagi sekadar bagaimana menjadi digital, melainkan bagaimana tetap relevan dan mampu beradaptasi ketika perkembangan teknologi berlangsung lebih cepat daripada siklus kebijakan," pungkasnya.

(akd/ega)