JAKARTA, iNews.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan, keberhasilan pembangunan HAM diukur dari membaiknya kehidupan rakyat. Hal itu disampaikannya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM Nasional 2026 dengan tema "Memperkuat Perencanaan Pembangunan HAM yang Partisipatif, Responsif dan Antisipatif” di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Pigai mengatakan, pembangunan yang dilakukan pemerintah dan pemenuhan HAM memiliki keterkaitan yang sangat erat. Oleh karenanya, pembangunan memperoleh makna ketika masyarakat merasakan perubahan dalam hidup mereka.
"Anak dapat bersekolah, orang sakit memperoleh pelayanan kesehatan, pekerja mendapat perlindungan, penyandang disabilitas mengakses layanan publik secara mandiri, dan masyarakat hidup dalam lingkungan yang sehat. Di situlah hubungan antara pembangunan dan HAM menjadi nyata," ujar Pigai.
Mantan Komisioner Komnas HAM ini juga menekankan, agenda pemajuan HAM sejalan dengan visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta dengan Undang-Undang Dasar 1945.
"Asta Cita adalah HAM, dan HAM adalah Asta Cita. Hubungan tersebut harus kita terjemahkan ke dalam pilihan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik," katanya.
Dia menegaskan, Musrenbang HAM turut membuka ruang bagi masyarakat untuk turut andil dalam pembuatan keputusan, termasuk membawa suara warga terpencil, kelompok rentan, serta masyarakat yang sulit menjangkau layanan publik secara utuh dan aman.
"Ukuran kemajuan pembangunan HAM adalah membaiknya kehidupan masyarakat, termasuk mereka yang paling sulit menjangkau pelayanan dan paling jarang didengar suaranya. Tetapkan prioritas berdasarkan dampaknya terhadap manusia, rumuskan tindak lanjut yang dapat dikerjakan, dan ukur perubahan nyata yang dialami masyarakat," katanya.
Editor: Reza Fajri
