JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengecam dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan seorang kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Kekerasan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun. Terlebih dalam kasus ini, terdapat penyalahgunaan wewenang dan relasi kuasa yang tidak setara, sehingga menempatkan korban dalam posisi sangat rentan," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Minggu (15/11).
Ia menegaskan negara hadir dan tidak akan memberi ruang bagi pelaku kekerasan seksual, terlebih jika melibatkan pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan dalam melindungi masyarakat.
KemenPPPA pun akan mengawal proses hukum kasus ini. "Proses penegakan hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan bagi korban," kata Menteri Arifah.
KemenPPPA terus berkoordinasi dan memantau perkembangan penanganan kasus itu bersama UPTD PPA Provinsi NTT serta pihak-pihak terkait untuk memastikan korban memperoleh layanan pendampingan, perlindungan, dan pemenuhan hak sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
Sebelumnya, seorang kepala daerah di Kupang berinisial YL dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan kekerasan seksual terhadap perempuan berusia 21 tahun.
Kasus itu berawal ketika korban dijanjikan pekerjaan oleh teman korban dan diajak ke rumah dinas terlapor.
Kekerasan seksual diduga terjadi dua kali pada 11 November hingga Kamis 12 November 2026 di rumah dinas tersebut.
Saat ini, Polda NTT masih menyelidiki kasus ini.
