JawaPos.com - Perputaran dana judi online di Indonesia tercatat turun 12,9 persen pada semester pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, pemerintah menilai penurunan tersebut belum cukup untuk menghentikan aktivitas perjudian digital yang masih ditopang jaringan bandar dan aliran dana dalam jumlah besar.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, pemberantasan judi online tidak bisa hanya mengandalkan pemblokiran situs. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan pelaku hingga sumber pendanaan aktivitas ilegal tersebut.
“Jika pencegahan tanpa penegakan hukum, akan sulit untuk mencapai target,” ujar Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11).
Menurut Meutya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki peran dalam mengawasi dan mencegah penyebaran aktivitas ilegal di ruang digital. Sementara itu, Polri bertugas menindak pelaku melalui proses penegakan hukum.
Dia menilai, pemutusan akses terhadap situs perjudian tidak akan menyelesaikan persoalan apabila bandar dan jaringan di belakangnya masih memiliki sumber daya untuk kembali beroperasi.
“Meskipun kita sudah melakukan take down, tapi kalau bandarnya tetap besar dan berdaya, mereka akan terus tumbuh,” ungkapnya.
Salah satu upaya membongkar jaringan tersebut terlihat dari pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas judi online oleh Bareskrim Polri pada 16 November 2026. Dalam kasus itu, penyidik memblokir 322 rekening perbankan dan menyita aset senilai sekitar Rp28 miliar.
Pengungkapan tersebut menjadi bagian penting dari pemberantasan judi online karena penindakan tidak hanya menyasar situs yang digunakan, tetapi juga rekening dan aset yang berkaitan dengan aktivitas perjudian.
Meutya juga mengungkapkan bahwa jaringan judi online memiliki jangkauan lintas negara. Berdasarkan pemantauan Kemkomdigi dan informasi dari pengungkapan kepolisian, infrastruktur yang digunakan jaringan tersebut ditemukan di sejumlah negara, seperti Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia.