Minyak Rusia Jadi Sorotan Saat Menlu AS Kunjungi Kilang India

New Delhi -

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio memulai kunjungan tiga harinya ke India pada Senin (19/10). Rubio mengawali kunjungannya di Mumbai, pusat bisnis dan keuangan India, sebelum melanjutkan perjalanan ke Jamnagar, tempat salah satu kilang minyak terbesar milik raksasa industri India, Reliance Industries, beroperasi.

Kunjungan Rubio yang menitikberatkan pada urusan bisnis ini berlangsung di tengah mandeknya perundingan dagang AS dan India. Nasib sanksi AS terhadap India karena terus membeli minyak dari Rusia juga masih belum jelas.

Reliance merupakan salah satu pembeli utama minyak Venezuela. Kilangnya di Jamnagar mampu mengolah hingga 1,4 juta barel minyak mentah per hari dan menjadi salah satu pemasok diesel penting bagi pasar internasional. Kilang tersebut juga menjadi pembeli utama minyak mentah jenis Urals dari Rusia, sehingga memegang peran penting dalam kerja sama energi India dan Rusia.

Pada Maret lalu, Washington mengumumkan rencana pembangunan kilang minyak baru di Texas dengan dukungan investasi dari Reliance.

Presiden AS Donald Trump menyebut nilai proyek tersebut mencapai 300 miliar dolar AS atau sekitar Rp 5.160 triliun. Menurut Trump, proyek ini dapat membantu memperkecil defisit perdagangan AS terhadap India, yakni kondisi ketika nilai impor AS dari India lebih besar daripada ekspornya ke negara tersebut. Kelanjutan proyek tersebut, termasuk ketentuan kerja sama yang akan disepakati, menjadi salah satu hal yang dinantikan.

Kesepakatan dagang AS-India yang tak kunjung tercapai

Sejak kembali menjabat sebagai presiden pada 2025, Trump berulang kali melontarkan ancaman tarif terhadap India, tetapi kemudian melunak atau mengubah sikapnya. Trump menilai India menerapkan praktik perdagangan yang tidak adil. Keputusan India untuk terus membeli minyak Rusia di tengah perang di Ukraina turut memperkeruh hubungan dagang kedua negara.

Pada Februari 2026, Trump mengumumkan sebuah "kesepakatan dagang" yang memangkas tarif AS atas barang-barang India. Sebagai imbalannya, India harus mengurangi hambatan bagi produk AS yang masuk ke pasarnya dan berhenti membeli minyak Rusia. Trump mengklaim Perdana Menteri India Narendra Modi telah berjanji untuk menghentikan pembelian minyak Rusia. Namun, klaim itu tidak pernah dibenarkan oleh pemerintah India.

Data lalu lintas kapal pengangkut minyak dari Kpler, perusahaan penyedia data dan analisis pasar komoditas serta energi, menunjukkan bahwa sejumlah kilang di India sempat mencari pasokan minyak dari negara lain untuk mengantisipasi pengetatan sanksi terhadap Rusia. Namun, minyak Rusia yang dijual dengan harga lebih murah tetap menjadi andalan India untuk memenuhi kebutuhan energinya. Rusia masih menjadi pemasok minyak mentah terbesar bagi India.

Pada pertengahan September, Trump menandatangani undang-undang "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act" yang mengatur pengenaan tarif impor sebesar 100 persen terhadap negara-negara pembeli utama minyak dan gas Rusia, termasuk India.

Namun, pekan lalu, hanya beberapa hari sebelum aturan tersebut mulai berlaku, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menunda penerapan sanksi itu.

Rubio: Kesepakatan dagang hampir tercapai

Sebelum bertolak ke India, Rubio berada di Uzbekistan untuk menghadiri pertemuan C5+1, forum diplomatik yang mempertemukan AS dengan lima negara Asia Tengah, yakni Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Di sela-sela pertemuan tersebut, Rubio mengatakan bahwa pembicaraan dagang dengan India juga mempertimbangkan keputusan AS untuk memberikan pengecualian dari sanksi.

"Dalam beberapa bulan terakhir, kami harus memberikan pengecualian sanksi dengan mempertimbangkan pasokan global, harga di pasar dunia, serta dampaknya terhadap negara-negara lain," kata Rubio.

"Saat ini, kami sedang berupaya menuntaskan kesepakatan dagang dengan India. Kesepakatan itu sudah hampir tercapai," tambahnya.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi India NDTV, Duta Besar AS untuk India Sergio Gor mengatakan bahwa kilang Jamnagar berpotensi menjadi pemasok diesel yang penting bagi AS.

Analis kebijakan luar negeri dari Jindal Global University, India, C Raja Mohan, mengatakan kepada DW bahwa keputusan Rubio untuk mengunjungi Mumbai dan Jamnagar tanpa singgah di New Delhi tidak perlu dianggap sebagai sikap yang meremehkan India secara diplomatik. Menurutnya, kilang tersebut memiliki peran penting bagi pasokan energi dunia yang tengah tertekan akibat perang di Ukraina dan Timur Tengah.

Mohan menyebut Jamnagar sebagai "pusat penting dalam perdagangan global" karena kilang tersebut mengolah minyak Rusia dan menjadi salah satu jalur masuk produk bahan bakar olahan dari minyak Rusia ke pasar negara-negara Barat.

Meski penundaan sanksi oleh Trump untuk sementara memberi ruang bernapas bagi India, ancaman tarif tinggi masih membayangi. Washington tetap bisa memberlakukan tarif tersebut, sehingga pembelian minyak Rusia oleh India masih dapat dijadikan alat untuk menekan New Delhi dalam perundingan dagang yang lebih luas.

Mantan Duta Besar India untuk AS, Meera Shankar, meminta agar keputusan Rubio melewatkan New Delhi tidak terlalu dibesar-besarkan, meski langkah itu menuai kritik politik di India.

"Fokus kunjungannya kali ini adalah energi, dan ia akan mengunjungi kilang Reliance di Jamnagar," kata Shankar kepada DW. "Tingginya harga bahan bakar, terutama diesel, telah menjadi masalah politik bagi pemerintahan Trump, yang ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka sedang berupaya mengatasinya."

Harga diesel melonjak di berbagai negara sejak pecahnya perang Iran, yang turut mengganggu pasokan energi dari Timur Tengah. Saat memutuskan untuk menangguhkan sanksi terhadap Rusia, Trump justru berusaha menyalahkan serangan Ukraina terhadap fasilitas minyak Rusia sebagai penyebab mahalnya harga bahan bakar.

Shankar juga menyinggung rencana pembangunan kilang Reliance di Texas. Menurutnya, Texas termasuk negara bagian yang menjadi perhatian dalam pemilihan paruh waktu AS mendatang, ketika warga Amerika akan memilih anggota Kongres dan sejumlah pejabat lainnya.

"Jika investasi itu mulai menunjukkan kemajuan, tentu akan menjadi perkembangan yang positif," katanya.

Apakah kebijakan Trump mulai mengikis kepercayaan India terhadap AS?

Pemerintah AS dan India masih menyebut hubungan kedua negara sebagai kemitraan strategis yang luas, mulai dari pertahanan dan perdagangan hingga teknologi dan energi.

Analis C Raja Mohan menilai tidak tepat jika hubungan AS dan India dianggap semata-mata didasarkan pada kepentingan masing-masing pihak, seolah hal itu hanya terjadi di antara kedua negara.

"Pada akhirnya, setiap negara bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri, bukan semata-mata karena niat baik atau nilai-nilai yang dianut bersama," katanya.

Menurut Mohan, ketegangan saat ini merupakan bagian yang wajar dari proses tawar-menawar antara dua negara berdaulat. Hal itu tidak serta-merta berarti kerja sama AS dan India sedang gagal.

Selain persoalan minyak Rusia, hubungan kedua negara juga berpotensi semakin rumit akibat keputusan pemerintahan Trump menangguhkan program yang memungkinkan perusahaan AS membantu pekerja asing berketerampilan tinggi memperoleh izin tinggal permanen.

Pada 8 Oktober, pemerintahan Trump menangguhkan permohonan baru maupun yang masih dalam proses melalui program Permanent Labor Certification (PERM) di sejumlah perusahaan teknologi. Penangguhan ini dilakukan di tengah penyelidikan dugaan kecurangan visa dan kekhawatiran bahwa perekrutan tenaga kerja asing telah menggeser pekerja AS.

PERM merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui perusahaan di AS ketika ingin membantu pekerja asing memperoleh status penduduk tetap atau green card, termasuk bagi tenaga profesional asal India.

Harsh Pant, Wakil Presiden Bidang Kajian dan Kebijakan Luar Negeri di Observer Research Foundation (ORF), lembaga kajian yang berbasis di New Delhi, menilai ucapan dan tindakan Trump justru telah merusak hubungan kedua negara, meski para pejabat tinggi AS dan India masih rutin bertemu.

"Di satu sisi, Trump menyebut Perdana Menteri Modi sebagai sahabat baik. Namun, di sisi lain, ia justru merusak hubungan dengan terus menyasar India, sementara para pendukungnya juga menyasar orang-orang India," kata Pant kepada DW.

Pant mengatakan sikap Washington yang kerap berubah-ubah semakin mengikis kepercayaan India terhadap AS. Dampaknya bahkan bisa terus terasa setelah Trump tidak lagi menjabat sebagai presiden.

"Pandangan bahwa Amerika tidak bisa diandalkan dan tidak bisa dipercaya mulai kembali menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan," katanya.

Pant memperingatkan bahwa kerusakan hubungan ini bisa berdampak lebih luas, tidak hanya pada hubungan antarpemerintah, tetapi juga terhadap pandangan mahasiswa, tenaga profesional, dan kelas menengah India terhadap AS. Selama ini, hubungan baik antarmasyarakat kedua negara turut membantu menjaga kemitraan AS dan India, bahkan ketika pemerintah mereka berselisih.

"Jika pandangan masyarakat terhadap suatu negara sudah berubah menjadi negatif, para pembuat kebijakan akan sangat sulit merumuskan kebijakan lain yang berbeda dari sentimen publik tersebut," kata Pant. Ia menambahkan bahwa kebijakan AS yang berdampak pada mahasiswa dan tenaga profesional India "akan membawa konsekuensi".

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

Editor: Rizki Nugraha

(nvc/nvc)