Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

MKMK Tolak Laporan soal 9 Hakim MK yang Adili Gugatan Ijazah Gibran, Tak Langgar Etik

"Menyatakan menolak laporan Para Pelapor untuk seluruhnya," ujar Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat membacakan amar putusan. #newsupdate #update #news #text

Kumparan 3 menit baca 0 komentar
MKMK Tolak Laporan soal 9 Hakim MK yang Adili Gugatan Ijazah Gibran, Tak Langgar Etik
Foto: Kumparan

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menolak laporan dugaan pelanggaran kode etik sembilan hakim konstitusi terkait putusan mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka.

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna membacakan amar putusan yang menyatakan para hakim tidak terbukti melanggar prinsip kecakapan dan kesaksamaan dalam Sapta Karsa Hutama, kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

"Menyatakan menolak laporan Para Pelapor untuk seluruhnya," ujar Palguna saat membacakan amar Putusan Nomor 10/MKMK/L/10/2026, Selasa (17/11).

Sembilan hakim yang dilaporkan adalah Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi.

Laporan dalam Putusan Nomor 10 diajukan lima warga negara, yakni Karianton Tampubolon, Hulman Sanitar Simanjuntak, Adi Ridwan, Rauba Sitorus, dan Doli Leonardo Silalahi. Mereka mempersoalkan tindakan para hakim yang memeriksa pokok perkara dan tidak berhenti pada pemeriksaan formil permohonan. Namun menurut MKMK, langkah itu bukan pelanggaran etik.

"Tindakan Para Hakim Terlapor untuk memeriksa pokok perkara dan tidak cukup hanya berhenti pada pemeriksaan secara formil permohonan... adalah pilihan berdasarkan cara pandang berhukum yang digunakan oleh Para Hakim Terlapor berdasarkan keputusan yang diambil secara kolektif," ujar Majelis Hakim dalam pertimbangannya.

MKMK menyatakan persoalan etika dalam laporan ini berkaitan dengan perkara serupa yang sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 05/MKMK/L/10/2026. Karena itu, majelis merujuk pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis. Dalil laporan para pelapor pun dinyatakan tidak beralasan.

MKMK juga menjelaskan alasan tidak memeriksa seluruh hakim terlapor. Majelis hanya mendengar keterangan Ketua dan Wakil Ketua MK dalam sidang tertutup pada 27 Oktober 2026. Sebab, yang dipersoalkan adalah kesepakatan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan tidak ada satu pun hakim yang menyatakan pendapat berbeda dalam RPH tersebut.

MKMK juga turut membacakan Putusan Nomor 011/MKMK/L/10/2026 atas laporan yang diajukan Nasrullah, yang mengikuti sidang secara daring. Laporan ini juga terkait sembilan hakim yang sama.

Nasrullah mempersoalkan dua hal. Pertama, penerbitan PMK 1/2026, yang dinilai melanggar prinsip independensi. Kedua, tindakan para hakim memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Nomor 1/PHPU.PRES-24/2026, yang dinilai melanggar prinsip kecakapan dan kesaksamaan serta kearifan dan kebijaksanaan.

MKMK menyatakan kedua persoalan itu telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 5/MKMK/L/10/2026, sehingga majelis cukup merujuk pada pertimbangan tersebut. Seperti pada laporan pertama, dalil Nasrullah dinilai tidak beralasan dan amar putusannya menolak laporan untuk seluruhnya.

Kedua putusan ini diambil dalam Rapat Majelis Kehormatan pada 5 dan 16 November 2026 oleh tiga anggota MKMK: I Dewa Gede Palguna sebagai ketua merangkap anggota, Ridwan Mansyur sebagai sekretaris merangkap anggota, dan Yuliandri sebagai anggota.

Kedua laporan ini terkait dengan putusan MK penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perkara itu diajukan Denny Indrayana dkk.

Dalam putusannya, MK menolak gugatan tersebut. Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti adanya ijazah setara SMA Gibran. Putusan itu kemudian dipersoalkan hingga kemudian diadukan ke MKMK.

Reporter: Nabilah Siti Nurhikmah

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.